Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengguyur berbagai insentif perpajakan untuk sektor properti sepanjang tahun ini. Tak terkecuali, sektor properti menengah atas alias mewah yang diyakini dapat menjadi salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, kebijakan penurunan PPh kelompok hunian mewah dari 5% menjadi 1% dan meningkatkan batasan nilai hunian mewah bebas PPnBM pada dasarnya untuk menekan harga hunian mewah agar terjangkau bagi kelompok menengah atas.
Namun, ia menilai, insentif-insentif tersebut belum tentu efektif. “Ini mengingat,terdapat masalah mendasar yang belum dipecahkan yakni tidak stabilnya harga bahan bangunan, penurunan permintaan, dan tingkat persaingan yang tinggi,” ujarnya.
Tauhid berpendapat, stabilitas harga bahan bangunan sangat menentukan kontrak pekerjaan pengembang properti. Harga bahan bangunan yang fluktuatif, menurutnya, akan merugikan kontraktor lantaran rentang waktu antara kontrak dan pelaksanaan berbeda.
“Karena itu, pemerintah perlu menstabilkan harga bangunan yang tidak stabil, meningkatkan daya beli beli kelompok masyarakat menengah sebagai kelompok terbesar di Indonesia dan lain sebagainya,” ujar dia.
Sebelumnya, Kemkeu menjelaskan, kelompok properti mewah menjadi salah satu kelompok yang berperan penting bagi iklim usaha properti. Berdasarkan data Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi) yang dikutip BKF, margin penjualan properti mewah cukup tinggi bahkan bisa mencapai 100% atau lebih.
Oleh sebab itu, insentif terhadap segmen ini diharapkan dapat mendorong penjualan dan daya saing. Semakin besar profit pengusaha industri properti, semakin besar pula kontribusinya pada pertumbuhan sektor maupun ekonomi nasional secara keseluruhan.
“Kalau pengembang merespon insentif ini, kita harapkan kelompok hunian mewah lebih menggeliat terutama di perkotaan sehingga profit bisa dipakai untuk pembangunan hunian kelas medium dan sederhana nantinya,” tutur Kepala BKF Suahasil Nazara belum lama ini.
Adapun, dengan berbagai kebijakan insentif di sektor properti tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan sektor ini bisa mencapai 5%, naik dari yang saat ini hanya berkisar di bawah 3%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
