Reporter: Noverius Laoli | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) mendorong para calon gubernur DKI Jakarta untuk membuat kebijakan transportasi yang berpihak pada masyarakat bawah.
Di sela Rapat Kerja Nasional Peradi yang berlangsung akhir pekan ini di Jakarta, Ketua Rivai Kusumanegara PBH Peradi mengatakan, sejauh ini PBH mengapresiasi penerapan sistem ganjil genap pada jalan-jalan protokol tertentu yang menurutnya lebih berkeadilan sosial dibanding sistem Electronic Road Pricing (ERP).
"Sistem ERP atau jalan berbayar hanya dinikmati masyarakat mampu, diharapkan para cagub Jakarta pertahankan ganjil genap saja.", ujar Rivai dalam keterangan tertulis, Senin (12/12).
Menurut Rivai, jalan protokol dibangun dari pajak rakyat sehingga secara yuridis semua lapisan masyarakat dapat menggunakannya. Jalan berbayar hanya mungkin diterapkan jika dibangun dan dibiayai oleh swasta. Itupun dengan sistem Build Operation Transfer (BOT), di mana dalam jangka waktu tertentu wajib dikembalikan pada pemerintah untuk digunakan publik.
Rivai juga menyoroti jalan protokol yang sebagian digunakan untuk tol seperti dari Cawang menuju Grogol serta Kampung Rambutan menuju Bintaro. Dirinya memberi tantangan agar para cagub mampu mengembalikannya pada publik. "Kita berharap para cagub mampu mengembalikan jalan-jalan tersebut pada publik. Pengelola tol bangun jalan layang saja agar jalan publik tidak berkurang," tutup Rivai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
