Reporter: Harian Kontan | Editor: Tri Adi
Tahun 2019, menjadi begitu penting terkait inklusi keuangan nasional. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menargetkan inklusi atau mereka yang menggunakan produk dan layanan keuangan secara nasional tahun ini mampu terkerek sebesar 75%.
Padahal, Bank Dunia (2017) merilis data teranyar dari Global Financial Inclusion Index (Findex) bahwa orang dewasa yang telah memiliki rekening bank di Indonesia hanya sebanyak 48,9%. Angka inklusi keuangan nasional tersebut masih belum optimal, walaupun mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2011 sebesar 20% dan 2014 (36%). Untuk mencapai target inklusi keuangan nasional 2019 seperti target Presiden, memerlukan solusi yang cepat dan tepat yaitu berupa percepatan intermediasi perbankan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara masif ke seluruh daerah dan pelosok di Indonesia.
Meningkatkan inklusi keuangan tidak lepas dari peran dan akselerasi semua pihak terutama perbankan. Perbankan mempunyai peran signifikan terkait peningkatan angka inklusi keuangan tersebut. Seperti kita ketahui bersama, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan inklusi keuangan sebesar 67,82%, jumlah ini didominasi dari peran perbankan yang sangat signifikan yaitu sebesar 63,63%, kemudian diikuti kontribusi oleh lembaga keuangan non-bank lainya seperti asuransi (12,08%), lembaga pembiayaan (11,85%), penggadaian (10,49%), dana pensiun (4,66%), serta pasar modal (1,25%).
Mengapa persoalan inklusi keuangan nasional sangat penting? Karena inklusi keuangan nasional mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan (inequality), rigiditas low income trap, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.
Kita semua berharap, dengan peningkatan inklusi keuangan akan tercipta pemerataan pembangunan yang lebih merata. Dengan inklusi keuangan, pembangunan ekonomi tidak terpusat di kota-kota besar dan hanya menyasar pada individu/kelompok di area tertentu saja, melainkan menyebar pada setiap individu/kelompok yang mempunyai potensi atau prospek bisnis di seluruh pelosok nusantara.
Jika pemerataan pembangunan ekonomi tercapai, maka pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak naik. Sehingga pemerataan pembangunan ekonomi akan menjadi leverage bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dampaknya adalah pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Mewujudkan inklusi keuangan di suatu negara, sama halnya menciptakan struktur sistem keuangan yang baik dan kuat, dengan hadirnya struktur sistem keuangan yang kuat dalam jangka panjang akan mampu menciptakan pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut (Levine, 1997). Hal itulah yang menjadi dasar mengapa inklusi keuangan menjadi begitu penting dan menjadi program prioritas pemerintah Jokowi-JK.
Percepatan intermediasi
Dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional, terdapat tiga prioritas program yang dilakukan perbankan, yaitu Pertama, penyaluran KUR ke penjuru nusantara.
KUR yang merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi diberikan kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang belum cukup. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR, mereka bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.
KUR diberikan pada masyarakat Indonesia secara merata di seluruh tanah air dengan persyaratan yang mudah, menarik, dan bunga yang lunak. Terlebih, sosialisasi yang gencar dan masif terkait key success program KUR oleh bank-bank BUMN di media cetak maupun sosial. Walhasil, KUR mampu menarik minat masyarakat luas baik itu di sudut-sudut kota maupun seluruh pelosok desa terpencil.
Hal tersebut terlihat dari plafon penyaluran KUR dari tahun ke tahun selalu bertambah, di tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp 140 triliun, atau naik 13 % secara tahunan. Hingga 30 November 2018, total realisasi KUR mencapai sebesar Rp 118 triliun atau 95,7 % dari target tahun 2018 sebesar Rp 123,80 triliun. Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR Mikro sebesar 65,8% diikuti dengan skema KUR kecil sebesar 33,9% dan KUR TKI sebesar 0,3%. Berdasarkan wilayah, penyaluran KUR didominasi di Pulau Jawa dengan porsi penyaluran sebesar 55 %, diikuti dengan Sumatera 19,3 % dan Sulawesi 11,1 %. Kinerja penyaluran KUR per provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.
Sementara, jika dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR untuk sektor produksi terus berjalan untuk mengejar target sebesar 50% di tahun 2018. Hingga 30 November 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasajasa) sebesar 45,6%. Diharapkan KUR cukup efektif menopang perluasan akses layanan keuangan formal kepada masyarakat luas di Indonesia terutama bagi mereka yang belum bankable.
Kedua, memaksimalkan laku pandai. Laku pandai diperuntukkan untuk lembaga keuangan perbankan dan non-bank agar meningkatkan inklusi keuangan. Namun, dalam pelaksanaannya lembaga keuangan perbankan lebih berperan aktif dalam memaksimalkan program laku pandai, karena secara infrastruktur perbankan paling siap mengimplementasikan program laku pandai. Perbankan telah membentuk agen-agen laku pandai (misal agen laku pandai agen 46-BNI, BRI Link, AgenMU Mandiri) dalam memaksimalkan layanan dan memasarkan produk dasar perbankan.
Ketiga, penggunaan digital banking. Digital banking merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Layanan perbankan elektronik seperti ATM, EDC, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, video banking, dan LinkAja (inisiasi bersama digital banking oleh bank-bank BUMN) mungkin telah dikenal dan digunakan sebagian masyarakat Indonesia.
LinkAja merupakan bentuk manifestasi digital banking secara integral dengan mengaitkan dengan start-up di bidang financial technology sehingga jangkauan lebih luas dan memenuhi kebutuhan semua pihak.♦
Chandra Bagus Sulistyo
Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Bank BNI Blitar, Jawa Timur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
