kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Subsidi listrik & LPG nontunai dilakukan tahun ini


Senin, 13 Maret 2017 / 21:02 WIB
Subsidi listrik & LPG nontunai dilakukan tahun ini


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pemerintah menargetkan 75% dari total penduduk Indonesia memiliki rekening di lembaga jasa keuangan di tahun 2019 mendatang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

BI sendiri di tahun ini akan menggeber sejumlah langkah untuk mencapai target tersebut. Salah satunya, melalui program bantuan sosial nontunai menggunakan kartu kombo. Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Pungky P Wibowo mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bersama dengan akan mengimplementasikan rencana intergrasi subsidi listrik dalam kartu combo.

Rencana ini dilakukan menyusul implementasi rencana integrasi subsidi LPG dalam kartu tersebut. Rencananya, integrasi subsidi LPG akan dilakukan di 1 April 2017 mendatang dengan proyek percontohan di Bali, Bangka, Batam, dan Lombok. Kebijakan ini pun akan diperluas pada 1 Juli 2017 mendatang

"Dan pada bulan Juli tersebut direncanakan subsidi listrik akan diintegrasikan ke dalam KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)," kata Pungky, Senin (13/3).

Sebelumnya, BI bersama dengan pemerintah juga telah meluncurkan kartu combo yang hanya dapt digunakan untuk membeli bahan pangan, sebagai bentuk penyaluran bantuan pangan non tunai pada akhir Februari lalu. Kartu combo tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli beras dan gula di tempat pembelian bantuan pangan yang dinamakan elektronik warung gotong royong (e-warong) atau agen bank.

Berdasarkan data Financial Inclution Index oleh Bank Dunia tahun 2014, jumlah penduduk dewasa Indonesia yang telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal sekitar 36%. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibanding Malaysia yang 81%, India 53%, China 79%, dan Brazil 68%.

Adapun penyebab sedikitnya bank people di Indonesia sebabkan oleh dua hal. Dari sisi permintaan, karena jarak yang jauh ke kantor cabang bank, waktu lama untuk mengantri, formalitas yang tinggi, dan tidak adanya dokumen identitas yang lengkap. Sementara dari sisi penyedia jasa keuangan, pendirian kantor cabang bank dirasa mahal dan persyaratannya pun cukup kompleks, layanan keuangan untuk masyarakat kecil bukanlah bisnis yang menguntungkan dan tidak adanya produk yang sesuai untuk segmen nasabah tersebut.

Oleh karena itu, melalui langkah-langkah tersebut, BI berharap bank people di Indonesia dapat meningkat. Bahkan bisa menyamai negara lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×