Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengaku kecewa dengan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menggandeng Traveloka untuk mengurus perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, menurut asosiasi hal ini menafikan peran perusahaan dan biro travel yang ada saat ini.
Asnawi Bahar, Ketua Umum Asita mengatakan pihaknya menolak keras rencana Kemkeu untuk mengatur perjalanan dinas PNS menggunakan Traveloka. Sebab keputusan tersebut akan berdampak buruk pada perusahaan-perusahaan yang berada dibawah asosiasi yang jumlahnya 7.000 perusahaan dan 3.000 perusahaan lainnya yang belum tergabung.
“Menkeu merencanakan dinas PNS dengan Traveloka, saya dengan tegas menolak kebijakan itu. Jangan membunuh industri dalam negeri, kami ciptakan lapangan pekerjaan, bayar pajak, promosikan pariwisata dan kalau ini dilakukan maka kami akan lakukan perlawanan,” ujar Asnawi kepada Kontan.co.id, Selasa (22/5).
Salah satu bentuk perlawanan yang akan dilakukan bila memang Menkeu tetap menjalankan rencana tersebut adalah dengan tidak lagi mempromosikan destinasi wisata dalam negeri. Apalagi saat ini sebanyak 70% dari paket-paket wisata yang ditawarkan anggota Asita merupakan inbound tourism dan destinasi-destinasi wisata baru.
“Kami akan jual destinasi luar negeri saja, sekarang kami support program pemerintah tetapi kalau anggota kami 7.000 perusahaan dan 3.000 perusahaan yang belum terdaftar masih perlu perhatian pemerintah, lalu tiba-tiba Menkeu ingin kerjasama dengan Traveloka ya kami akan menolak,” lanjut Asnawi.
Menurutnya, bila anggotanya melakuan boikot terhadap promosi travel inbound hal ini akan berdampak pada kunjungan wisata mancanegara ke domestik. Tahun ini pemerintah memasang target 17 juta mancanegara dan akan sulit tecapai, oleh karena itu dirinya meminta Menkeu kembali mengkaji rencana tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, Kontan.co.id belum bisa meminta tanggapan manajemen Traveloka terhadap penolakan tersebut. Yang jelas, menurut Asnawi keputusan Menkeu ini akan berdampak pada industri pariwisata domestik, apalagi rencana tersebut sebelumnya tidak pernah dikomunikasikan kepada asosiasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
