Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sejumlah sumber temuan minyak dan gas bumi di Indramayu, Jawa Barat kini terhambat perizinan lahan.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Rabu (27/3).
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Bambang Hermanto mengatakan, proses ganti lahan sawah milik masyarakat sudah sulit dilakukan di Indramayu.
"Kalau di Indramayu kan hampir mayoritas lahannya lahan sawah semua. Kalau misalnya ditemukan adanya salah satu sumber minyak lagi di situ kemudian harus diganti lahan yang lain. Kalau harus ganti di Indramayu saya kira sudah susah," ujar Bambang.
Baca Juga: Meski Produksi Turun, PGN Komitmen Penuhi Pasokan Gas untuk Pelanggan Industri
Bambang pun mempertanyakan langkah konkret yang akan dilakukan SKK Migas guna menindaklanjuti permasalahan ini.
PTH Direktur Utama PT Pertamina EP Ibnu Suhartanto mengungkapkan, sejumlah proyek temuan migas di Indramayu kini memang mengalami keterlambatan akibat persoalan izin. Pihaknya, secara intens melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait untuk membahas hal ini.
“Benar, bahwa sumur-sumur bor usulan kami di Indramayu saat ini berproses perizinan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawan Dilindungi (LSD). Upaya-upaya sudah kami lakukan dari tahun lalu, sehingga memang ada sedikit delay dari schedule pegeborannya.
Baca Juga: Program Gas Murah Industri Bisa Hambat Investasi Hulu dan Target Net Zero Emission
Karena kami harus menyelesaikan perizinan itu ada di daerah Jatibarang, ada di daerah Cemara, Bangau 2 kemudian di sekitar Indramayu, termasuk Indramayu,” jelas Ibnu.
Ibnu menambahkan, hampir seluruh area sawah di Indramayu kini masuk dalam wilayah LP2B dan LSD. Selama ini, dalam proses ganti lahan persawahan, skema yang ditempuh adalah reaktivasi lahan. Nantinya, pemerintah daerah akan menyediakan lahan untuk kemudian direaktivasi oleh hulu migas.
Tercatat, sebanyak 8 titik pengeboran masih terhambat akibat persoalan lahan ini. Untuk itu, pihaknya berharap ada dukungan legislatif dalam mengatasi kendala perizinan lahan ini.
"Mungkin ini bagian dari ask for help kami, tetapi upaya untuk itu (tetap) kami lakukan. Tentunya ada irisan antara ketahanan energi dan ketahanan pangan. Harapannya kami tetap bisa melakukan pekerjaan itu, menyelesaikan pemboran dan juga tidak mengganggu ketahanan pangan," pungkas Ibnu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
