kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Berperan Penting Sokong Ekonomi, Pemerintah Harus Perkuat Dukungan ke Kaum Perempuan


Kamis, 28 Maret 2024 / 23:55 WIB
Berperan Penting Sokong Ekonomi, Pemerintah Harus Perkuat Dukungan ke Kaum Perempuan
ILUSTRASI. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki hadiri?AP Dialog di Jakarta, Selasa (26/3/2024).


Reporter: Leni Wandira | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu memperkuat peran perempuan dalam perekonomian. Laporan Global Gender Gap Report 2023 yang dirilis World Economic Forum (WEF) menunjukkan adanya penurunan partisipasi perempuan dalam perekonomian Indonesia dari peringkat 80 pada 2022, menjadi peringkat 87 pada tahun 2023. 

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa indeks kesenjangan gender di Indonesia berada di poin 0,697, angka ini stagnan paling tidak selama empat tahun terakhir.

Menanggapi kondisi itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop & UKM) Teten Masduki menegaskan bahwa perempuan diharapkan dapat menjadi aktor utama dalam ekonomi, pangan, inklusi keuangan dan lainnya. 

"Sebanyak 60% UMKM, pelaku usahanya adalah perempuan namun, dari laporan global gender 2023 yang dirilis World Economic Forum adanya penurunan partisipasi perempuan dalam perekonomian Indonesia, dari peringkat 80 pada 2022 menjadi 87 pada tahun lalu," ungkap Teten dalam Dialog "Menutup Kesenjangan Gender: Penguatan Perempuan, Aktor Penting Penopang dan Pemberdayaan Ekonomi" di Jakarta, Selasa (26/3) malam.

Baca Juga: Indeks Keselamatan Wartawan 2023: 45% Jurnalis Pernah Mengalami Tindak Kekerasan

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny Nurhayanti Rosalin membeberkan sejumlah tantangan perempuan dalam dunia UMKM.

Lenny bilang, isu gender dan perempuan dalam G21 di Indonesia masuk ke dalam bahasan inti, lalu kedua masuk dalam isu krusial nasional seperti labor, pendidikan, transisi energi, digital ekonomi dan lainnya.

Menurut dia, isu kesetaraan gender perlu perhatian dan penanganan serius dari pemerintah. Dari sisi regulasi, basis isu kesetaraan gender sudah cukup kuat untuk diperjuangkan. 

Baca Juga: 3 Film Baru yang Tayang Perdana di Bioskop, Kamis (28/3), Semuanya Film Indonesia

Adapun indeks-indeks keterlibatan gender ada di berbagai aspek. “Jika ingin menutup kesenjangan kita butuh 60 tahun untuk isu kesetaraan gender," ucap Lenny.

Menanggapi tantangan perempuan dalam UMKM, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai, Indonesia perlu memperkuat inklusi yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi untuk UMKM. 

Menurut dia, menutup kesenjangan gender dapat meningkatkan pekerjaan yang layak untuk perempuan dengan meningkatkan 300 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2035. 

Adapun kini pelaku usaha perempuan masih menghadapi berbagai tantangan seperti stigma masyarakat tentang peran ganda perempuan, keterbatasan terhadap akses pendanaan.

Baca Juga: 10 Tanda Seseorang Menderita Depresi, Salah Satunya Merasa Kelelahan Setiap Hari

Ada pula stigma ketergantungan perempuan dalam mengambil keputusan, hambatan dalam proses melegalkan bisnis, minimnya pengetahuan pencatatan keuangan, dan kesulitan akses bantuan pemerintah. 

"Hal ini menjadi kendala yang cukup berpengaruh dalam peran perempuan di UMKM," kata Shinta dalam kesempatan yang sama.

Pasalnya, ketika perempuan berdaya dan mendapatkan akses serta dapat dikontrol, maka perempuan dapat berdaya dalam melakukan apapun, khususnya menopang ekonomi Indonesia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×