Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sofyan Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah genjot pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo bilang, KEK Sorong ditargetkan dapat dioperasikan tahun ini. Menurut Wahyu, KEK Sorong sudah memiliki infrastruktur yang lengkap. Lahannya seluas 198 hektar juga sudah tersertifikasi.
”Kami akan mengusulkan agar peresmian beroperasinya KEK Sorong oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden memang memberi perhatian serius terhadap KEK Sorong, yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di Tanah Papua,” kata Wahyu Utomo pada keterangan tertulisnya, Rabu (21/3).
Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto menjelaskan, KEK Sorong sudah memiliki kesiapan infrastruktur berupa jalan dan kantor. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sorong juga sudah melimpahkan kewenangan kepada Administrator KEK Sorong. Dalam waktu dekat, Kementerian Perdagangan dan BKPM juga akan melimpahkan kewenangan.
”Yang perlu ada percepatan itu soal investor yang akan menanamkan modal di KEK Sorong. Pemerintah ingin pada waktu mengoperasikan KEK ini sudah ada investor yang groundbreaking di sana,” kata Enoh.
Menurutnya, saat ini sudah ada investor besar yang berniat menanamkan modal di KEK Sorong. Salah satunya adalah PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Perusahaan ini bakal membangun smelter feronikel dan stainless steel dengan total kapasitas mencapai 40.000 ton nikel per tahun. Investor tersebut senilai Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun.
”Hanya mereka butuh kepastian besaran listriknya, harga listriknya, dan ketersediaan air dengan volume yang cukup untuk smelter. Sehingga mereka benar-benar bisa menjalankan smelter itu di KEK Sorong,” jelas Enoh.
Direktur Utama PT Gag Nikel, Risono menargetkan groundbreaking pabrik pengolahan feronikel dan stainless steel di KEK Sorong dapat dilakukan pada tahun 2019. Dia mengakui, ketersediaan listrik masih jadi persoalan. Smelter yang akan dibangun itu membutuhkan listrik sebesar 300 MW. Sedangkan listrik yang ada saat ini baru sekitar 30 MW.
”Ketersediaan listrik hanya 10 persen dari yang kami butuhkan. Tapi dalam rapat koordinasi tadi, perwakilan dari PLN menyatakan sanggup memenuhi kebutuhan listrik untuk smelter. Hanya harganya yang belum cocok. PLN menginginkan Rp 900 per KWH, kami minta harga listrik di bawah itu supaya produk kami nanti bisa bersaing di pasar. Tentu ini bisa dinegosiasikan lagi,” paparnya.
Persoalan lainnya adalah ketersediaan air. Kebutuhan air untuk smelter sebanyak 700 liter per detik. Saat ini intake air baku dari Sungai Warsamson yang sudah dibangun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sorong, dengan kapasitas maksimal hingga 600 liter per detik.
”Tidak mungkin kami mengganggu alokasi yang sudah ada. Perlu dibangun bendungan baru yang khusus untuk kebutuhan smelter. Kami butuh jaminan kepastian dari pemerintah bahwa pasokan air akan dicukupi. Kalau air tidak cukup, smelter tidak bisa jalan,” kata Risono.
Wakil Bupati Sorong, Suka Harjono meminta calon investor tidak perlu khawatir soal ketersediaan listrik dan air. Menurutnya, PLN sangat siap memenuhi kebutuhan listrik untuk investor. Tidak sulit bagi PLN menyediakan listrik di KEK Sorong karena daerah ini memiliki sumber daya gas yang melimpah.
”Masalah ketersediaan air juga tidak perlu dirisaukan. Kementerian PUPR siap membangun infrastrukturnya. Kalau masih kurang, Pemkab Sorong akan membantu. Kami siap menggandeng investor dari luar negeri untuk menyediakan kebutuhan air ini,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
