/2025/08/11/510014266.jpg "Ekspor Timah Bakal Disetop, Pemerintah Genjot Hilirisasi")
Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyetopan ekspor timah mulai tahun depan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan menghentikan ekspor komoditas mentah, demi meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri serta memperkokoh struktur ekonomi nasional.
Langkah tersebut disampaikan Bahlil dalam agenda Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2/2026). Ia menegaskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah akan diperluas ke sejumlah komoditas strategis, termasuk timah.
"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," kata Bahlil pada Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Evaluasi Keberhasilan Larangan Ekspor Nikel
Sebagai gambaran keberhasilan kebijakan hilirisasi, Kementerian ESDM sebelumnya telah memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel pada periode 2018–2019. Kebijakan tersebut dinilai mampu mendongkrak nilai ekspor produk turunan nikel secara signifikan dalam lima tahun terakhir.
Baca Juga: Indonesia Akan Larang Ekspor Beberapa Bahan Baku Tambang, Termasuk Timah
"Total ekspor nikel kita tahun 2018-2019 itu hanya US$3,3 miliar. Dan kemudian begitu kita melarang ekspor, di 2024 itu total ekspor kita sudah mencapai USD34 miliar. 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Bahlil.
Lonjakan ekspor tersebut memperlihatkan dampak nyata hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah, memperluas investasi smelter, serta mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor pertambangan dan industri pengolahan.
18 Proyek Hilirisasi Jadi Prioritas Nasional 2026
Sejalan dengan strategi tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai Prioritas Nasional 2026 dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun.
Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga pembangunan kilang minyak.
Seluruh proyek tersebut ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini dan dirancang untuk memperkuat ketahanan industri nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor produk olahan.
Baca Juga: Harga Timah Global Melonjak 50% dalam Tiga Bulan, Pasokan Ketat Jadi Pemicu
Produk hasil hilirisasi ini ditargetkan menjadi substitusi impor, sehingga menciptakan pasar domestik yang kuat (captive market). Pemerintah pun mendorong partisipasi investor nasional, termasuk sektor perbankan, untuk berperan aktif dalam pembiayaan proyek strategis tersebut.
"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," pungkasnya.
Proyeksi Investasi dan Dampak Ekonomi Hingga 2040
Dalam jangka panjang, program hilirisasi lintas sektor diproyeksikan mampu menarik investasi hingga US$618 miliar sampai tahun 2040. Dari total tersebut, sebesar US$498,4 miliar berasal dari subsektor mineral dan batubara (minerba), sementara US$68,3 miliar dari sektor minyak dan gas bumi.
Tak hanya itu, hilirisasi juga diperkirakan berpotensi menghasilkan nilai ekspor hingga US$857,9 miliar, menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$235,9 miliar, serta menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja.
Selanjutnya: DANA Hitung Transaksi, Sambil Menggerakkan Konservasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Excel for Business Reporting](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_28012616011400.jpg)