Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadikan pengembangan atau reaktivasi sumur tua sebagai salah satu upaya menambah cadangan produksi migas nasional.
Hingga saat ini, tercatat hanya PT Pertamina EP yang telah bekerja sama dalam pengusahaan sumur tua dengan KUD maupun BUMD.
Pengamat Energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan secara volume, pengembangan sumur tua masih terbilang potensial.
Kendati demikian, biaya produksi dinilai jadi penghambat dalam upaya pengembangan sumur tua.
Baca Juga: Ini upaya SKK Migas dorong implementasi harga gas US$ 6 per MMBTU
"Secara biaya produksi yg perlu dikaji lebih lanjut. Jangan sampai biaya produksi jauh lebih mahal daripada harga impor," terang Komaidi kepada Kontan co.id, Kamis (28/5).
Ia melanjutkan, alasan ini berpotensi jadi penyebab pengelolaan sumur tua belum dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain.
Disisi lain, menurutnya pemberian insentif oleh pemerintah pun juga bakal bergantung pada beberapa hal termasuk mengenai biaya manfaat yang diperoleh.
Poin yang dimungkinkan menjadi pertimbangan sebut Komaidi, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) apakah tergolong menarik atau tidak.
Ia menambahkan, demi menjaga umur pengelolaan sumur tua maka juga diperlukan teknologi yang memadai.
"Makin bagus teknologi umumnya bisa lebih lama kemampuan berproduksinya. Umumnya masih perlu bantuan teknologi dari luar sampai saat ini," terang Komaidi.
Salah satu teknologi yang mungkin dilakukan yakni metode Enchanced Oil Recovery (EOR). Namun menurut Komaidi, metode ini membutuhkan biaya yang tak sedikit.
Baca Juga: SKK Migas fasilitasi penandatanganan 14 perjanjian penyesuaian harga gas bumi
