Revisi RKU lambat, bahan baku tersendat

Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lambatnya revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) yang dicanangkan pemerintah untuk merevitalisasi lahan gambut berdampak pada ketersediaan bahan baku.

Perusahaan yang berada pada lahan gambut wajib untuk melakukan fungsi lindung ekosistem gambut. Sebagai gantinya perusahaan tersebut akan mendapatkan lahan pengganti (landswap).

"Kalau tidak segera dapat lahan pengganti dengan skema landswap maka diperkirakan akan terjadi kekurangan bahan baku," ujar Guru Besar Ilmu Tanah, Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Sumawinata kepada KONTAN, Senin (5/3).

Kekurangan bahan baku terjadi akibat berhentinya aktivitas penanaman. Guna menjaga ekosistem gambut, lahan tersebut tidak lagi boleh ditanami.

Basuki menekankan semakin lama landswap dilakukan, periode kekurangan bahan baku akan mengikuti. Bila hal tersebut terjadi, industri akan mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.

"Suatu saat tidak mustahil kita mengimpor kayu untuk memenuhi kebutuhan industri terpasang," terang Basuki.

Pencarian lahan landswap pun dinilai membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal itu dikarenakan tiap industri membutuhkan lahan yang sesuai dengan kriteria industrinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

KLHK targetkan revisi RKU selesai Maret

Nasional

RAPP lakukan penyesuaian RKU sesuai arahan KLHK

Nasional

Mahfud: KLHK tak bisa paksa revisi RKU RAPP

Industri

Tanpa RKU, RAPP khawatirkan kegiatannya ilegal

Nasional

KLHK mengejar 85 revisi RKU perusahaan HTI

Industri

RKU-HTI akan pengaruhi industri pulp dan kertas