Reporter: Amalia Fitri | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berharap keringanan dan insentif dapat dikucurkan oleh pemerintah dan pihak pengelola mal.
Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah menjabarkan, bantuan pemerintah kepada pengusaha salah satunya adalah keringanan atas pajak PPh 25, pajak sewa 4 ayat 2, dan PPh final 23 bagi usaha yang diwajibkan menghentikan operasionalnya di masa pandemik.
"Bantuan tersebut sangat dibutuhkan bagi pengusaha non pangan yang harus menutup tokonya sama sekali karena pandemi, seperti toko fesyen, salon, bioskop, jam dan lain-lain. Mereka sudah tidak ada pemasukan," katanya saat dihubungi Kontan, Minggu (12/4).
Baca Juga: Hippindo: Kenaikan order online 50% belum mampu menutupi penurunan omzet 90%
Sementara kepada para karyawannya, Hippindo berharap pemerintah dapat membantu diberi keringanan pembayaran jaminan sosial tenaga kerja dan BPJS para karyawan.
Sementara itu kepada pihak pengelola mal, Budihardjo menjabarkan jika bantuan berupa pembebasan pajak PBB, hingga papan reklame selama 3 sampai 6 bulan. Bantuan tersebut, dinilai dapat membantu napas pengusaha 2 sampai 3 bulan.
"Kami juga apresiasi bantuan pemerintah kepada para karyawan yang dirumahkan berupa pelatihan online dan kartu prakerja," tandasnya.
Baca Juga: APPBI belum mampu beri keringanan kepada para tenant
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
