Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan bakal menyiapkan modal dasar sebesar Rp 3 miliar untuk proses peralihan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Kabiro Hukum Setda Pemprov Papua Derek Hegemur mengungkapkan, proses pembentukan BUMD kini tengah berlangsung. Adapun, BUMD yang didirikan yakni PT Papua DIvestasi Mandiri dan besaran modal dasar yang disiapkan mencapai Rp 3 miliar.
"Modal dasar kita Rp 3 miliar dengan modal untuk pertama kali disetor sebanyak 2 miliar berasal dari Pemprov Papua Rp 600 juta dan Pemkab Mimika sebanyak Rp 1,4 miliar," ujar Derek dalam RDP Komisi VII, Rabu (31/3).
Saat ini, 10% saham untuk Pemda Papua ini secara tidak langsung akan ditampung dalam PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM). IPMM ini merupakan perusahaan patungan (Joint Venture) antara Inalum dan BUMD Papua.
Baca Juga: Lagi-lagi, Dirut MIND ID tegaskan proyek smelter merugikan, tetapi...
Skemanya, dari 100% saham PTFI, sebesar 48,8% saham dimiliki oleh Freeport-Mc.Moran Inc. (FCX), dan 51,23% oleh Inalum. Dari mayoritas saham itu, Inalum memegang langsung sebesar 26,2% saham, dan sebesar 25% dipegang oleh IPMM.
Dari 25% saham yang dimiliki IPPM itu, 60%-nya dimiliki Inalum dan 40%-nya dimiliki oleh BUMD Papua, yang ketika dikonversi setara dengan 10% dari total saham PTFI. Dalam skema pembagian saham dari Inalum, 40% saham BUMD di IPMM itu 70%-nya dimiliki oleh Pemkab Mimika dan 30% oleh Pemprov Papua.
Sementara itu, Direktur MIND ID Orias Petrus Moedak menjelaskan proses peralihan saham 10% oleh PT Papua Divestasi Mandiri diperkirakan nilai transaksinya mencapai US$ 818 juta.
"Hitungan kami dari IPMM ini porsi yang harus dibayar Pemda Papua sebagaimana yang kami beli dengan utang sekitar US$ 818 juta. Kemudian akan hitung bunga sesuai beban kami," kata Orias.
Baca Juga: Sah! Papua Divestasi Mandiri bakal pegang 10% saham Freeport Indonesia
Sementara itu. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjajaran Yayan Satyaki menilai kehadiran BUMD diperlukan demi memastikan hasil sumber daya juga dinikmati daerah tersebut.
"Pembentukan BUMD bagus, selama pengelolaan transparan. Kehadiran BUMD dapat menghindari natural resource curse hypothesis artinya kutukan sumber daya alam dimana daerah yang kaya biasanya masyarakatnya tidak menikmati sumber daya tersebut," jelas Yayan kepada Kontan.co.id, Rabu (31/3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
