Reporter: Maria Rosita | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Kementerian Perumahan Rakyat mau tidak mau mesti cepat menuntaskan proyek rumah susun sejahtera sewa (rusunawa). Pemerintah menargetkan membangun 380 menara rusunawa (twin block) pada 2010 - 2014. Adapun ditargetkan seratus menara terbangun saban tahun. Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengatakan, sepanjang tahun lalu baru 49 unit twin block terbangun. Alhasil, peer 51 menara rusunawa tertumpuk di tahun ini.
Deputi Menpera Bidang Perumahan Formal, Pangihutan Marpaung mengakui pihaknya gagal mencapai target tahun lalu lantaran dana yang disediakan cuma untuk 49 twin block. Sementara tahun ini, dari peer 151 menara rusunawa, dana yang ada sebatas 143 twin block. Menurut Pangihutan, nilai investasi tiap menara mencapai Rp 12 miliar. Artinya nilai proyek rusunawa tahun ini berkisar Rp 1,71 triliun.
Pangihutan menaksir, seluruh proyek tumpukan itu tuntas terbangun tahun 2012. "Supaya bisa langsung dihuni anggota TNI, Polri, pekerja, dan mahasiswa," ucap Pangihutan kepada KONTAN, Rabu (10/8). Dia memprediksi total 380 unit tuntas di pengujung 2014 dengan melibatkan kontraktor swasta-BUMN masing-masing wilayah.
Pangihutan menegaskan proyek rusunawa bakal diutamakan bagi personel kepolisian dan tentara. Perbandingannya sekitar 26% dengan 40%. Soalnya, catatan Polri menunjukkan baru 22% dari 406.000 polisi atau sekitar 24.000 personel memiliki tempat tinggal. Makanya, pembangunan rusunawa diupayakan tak jauh dari markas kepolisian. "Begitu juga untuk TNI, contohnya dekat Markas Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat) di Gambir," papar Pangihutan. Tujuannya, bisa menghemat biaya dari kantor ke rumah, apalagi yang dalam penugasan.
Menurut Pangihutan, pembangunan rusunawa dipilih karena mulai terjadi keterbatasan lahan di perkotaan. Pembangunan tak lagi melulu rumah biasa (landed house), tetapi justru vertikal. Mahalnya harga tanah membuat dana untuk pembangunan rumah biasa lebih besar ketimbang bangunan vertikal.
Kemenpera memproyeksikan setiap menara terdiri dari 70 unit rusun. Dengan perhitungan setiap unit diisi empat orang, satu twin block terhuni 280 kepala. Tarif sewa per bulan untuk tiap unit sebesar 1/3 dari upah minimum regional (UMR). "Kalau UMR Rp 1,2 juta, empat orang masing-masing keluar Rp 75.000," kata dia, mencontohkan.
Peer lainnya, Kemenpera mesti menjamin ketersediaan air dan aliran setrum pada proyek rusunawa. Selanjutnya, memastikan hunian bertarif sewa itu tidak menjadi kawasan kumuh. Di saat yang sama Kemenpera mesti menyeleksi calon penghuni rusunawa. Untuk mahasiswa, misalnya, dibatasi setahun saja. Menurut Pangihutan, itu agar mahasiswa mana pun bisa menikmati rusunawa. "Kalau tahun ajaran baru penghuni harus ganti," terang dia.
Sementara untuk pekerja disyarakatkan cuma yang berpenghasilan sebatas UMR. Pangihutan berharap, tentara dan polisi menikmati properti itu tidak lebih lima tahun. "Harusnya kalau sudah 4-5 tahun sudah mampu mencari rumah sendiri," ujar Pangihutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
