Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjabarkan empat kesepakatan antara pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dengan PT Pertamina (Persero) terkait pemenuhan BBM untuk mengisi kekurangan stok mereka.
Bahlil mengatakan, kesepakatan sudah dihasilkan setelah dilakukan rapat bersama di Kementerian ESDM, Jumat (19/09/2025).
"Hari ini saya didampingi oleh Pak Wamen, kemudian Dirut Pertamina, Pak Simon, Dirut Patra Niaga, Pak Ega dan dari KPI, kemudian dari teman-teman berlaku usaha swasta dari VIVO, dari Shell, BP-AKR, dan dari Exxon," ungkap Bahlil.
Baca Juga: Menteri Bahlil Pastikan Ketersedian BBM untuk SPBU Swasta Tersedia dalam 7 Hari
Yang pertama adalah kesepakatan terkait dengan kolaborasi dengan Pertamina, artinya BBM tambahan akan diimpor melalui sisa kuota Pertamina tahun ini.
"Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (19/09/2025).
Lebih lanjut, mengenai spek, para pemilik SPBU swasta akan membeli crude oil atau BBM mentah dari Pertamina.
Dan dikarenakan cadangan BBM Pertamina sudah diblending sesuai dengan kebutuhan Pertamina, maka pemerintah akan mengimpor BBM tambahan melalui sisa volume impor tahun ini.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter, yang cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebesar 571.748 kiloliter.
"Syaratnya adalah harus berbasis best fuel, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh, sekarang air panas saja," jelas Bahlil.
Yang kedua, perusahaan SPBU swasta dengan PT Pertamina akan membentuk surveyor bersama untuk memastikan kualitas BBM yang diimpor.
"Yang kedua adalah, agar tidak ada dusta diantara kita menyangkut kualitas, juga disepakatkan untuk melakukan dengan joint surveyor," katanya.
"Jadi, sebelum barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan," tambahnya.
Yang ketiga adalah terkait dengan harga BBM yang dibeli dari Pertamina, harga akan sesuai dengan harga impor awal, alias tidak ada kenaikan.
"Yang ketiga juga menyangkut dengan harga. Kita ingin, pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair," ungkapnya.
"Gak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli," tambahnya.
Yang keempat adalah terkait waktu pelaksanaan kerjasama ini yang berkaitan dengan impor ini akan dimulai pada Jumat (19/09/2025) dan akan tiba di Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari.
"Dan kalau ditanya mulai kapan ini berjalan? Mulai hari ini, sudah dibicarakan. Nanti harus dilanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insyaallah pada lambat tujuh hari, barang boleh bisa masuk di Indonesia," jelas Bahlil.
Baca Juga: Bahlil Akan Bertemu Freeport McMoran, Bahas Divestasi Saham Freeport
Selanjutnya: APTRI:Replanting Perkebunan Rakyat Perlu Aturan Jelas agar Petani Tak Kesulitan Akses
Menarik Dibaca: ASTER di Puncak Top Gainers dalam 24 Jam, MYX Terpental ke Top Loser
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
