Ada Program B50, Ekspor CPO Bisa Susut 5%-10% pada 2026

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) memprediksi volume ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) berpotensi menurun sebanyak 5%-10% pada 2026.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, proyeksi tersebut didasari beberapa hal. Termasuk isu keberlanjutan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berpotensi membatasi akses pasar, khususnya ke Uni Eropa.

“Walaupun akan ada penundaan, mereka akan tetap mulai menguji market-nya,” kata Darto kepada Kontan, Senin (29/12/2025).

Dari sisi petani, POPSI menyoroti bahwa harga Tandan Buah Segar (TBS) petani cenderung lebih rentan. Sebab, petani berada di ujung rantai pasok dan paling terdampak jika ekspor ditekan oleh kebijakan non-pasar.

Darto melanjutkan, faktor lainnya adalah ketidakpastian kebijakan domestik, terutama terkait alokasi CPO untuk mandatori biodiesel 50% berbasis sawit (B50). “Hal ini membuat pasar ekspor sulit memprediksi suplai,” katanya.

Baca Juga: Pengusaha Kelapa Sawit Proyeksikan Ekspor CPO Masih Akan Tertekan di 2026

Darto bilang, penerapan mandatori B50 akan berdampak signifikan terhadap struktur ekspor CPO. Pasalnya, POPSI menaksir kebutuhan CPO untuk B50 bisa menyerap tambahan sekitar 4 juta–6 juta ton CPO per tahun.

“Serapan domestik yang meningkat ini berpotensi mengalihkan sebagian volume ekspor, terutama ekspor CPO mentah, bukan produk hilir bernilai tambah,” terang Darto.

Dampaknya, daya saing minyak sawit indonesia akan melemah dan berpengaruh ke harga TBS petani, terutama karena kenaikan biaya berbasis cost, insurance, freight (CIF) yang menekan daya saing harga ekspor. 

Jika B50 diterapkan, lanjut Darto, pungutan ekspor (PE) berpotensi naik. Dus, pasar disebut berpotensi lebih memilih CPO dari produsen yang murah seperti Malaysia. “Ini akan berbahaya karena stok CPO akan melimpah dalam negeri,” kata Darto.

Namun demikian, Darto menyebut penurunan volume ekspor bisa diantisipasi dengan peningkatan produksi nasional, ataupun percepatan ekspor produk hilir (oleokimia, biodiesel ekspor, specialty fats).

Lagipula, lanjut Darto, penurunan volume belum tentu berarti penurunan nilai. “Karena, harga CPO bisa tetap tinggi akibat pasokan global yang ketat. Produk ekspor juga bisa bergeser ke segmen bernilai tambah lebih tinggi,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, POPSI menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah agar ekspor CPO tetap melaju tahun depan.

Pertama, kebijakan B50 sebaiknya ditunda dan ekspor tidak dikorbankan secara berlebihan. Jika PE naik imbas B50, Darto mengatakan, harga di petani bakal tergerus dan berdampak nyata ke industri sawit Indonesia. “Akan sulit menata ulangnya,” curahnya.

Kedua, adanya insentif nyata untuk petani kecil dan industri yang menerapkan praktik hijau dalam memenuhi standar keberlanjutan.

Kemudian, diplomasi dagang yang lebih agresif, partisipatif, penuh dengan rencana, dan akomodatif, terutama dalam menghadapi regulasi seperti EUDR. 

Tak kalah penting, Darto menekankan pentingnya konsistensi kebijakan ekspor dan domestik. “Karena ketidakpastian adalah musuh utama investasi dan produksi jangka panjang,” tandasnya. 

Baca Juga: GAPKI: Produksi CPO Naik 10,68%, Ekspor Tumbuh 27,09% pada Oktober 2025

Selanjutnya: Jelang Tutup Tahun, Wamenkeu Thomas Pantau Percepatan Belanja Negara

Menarik Dibaca: Kenali Growth Mindset Biar Kualitas Hidup Meningkat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News