Reporter: Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan alokasi pupuk subsidi bertambah menjadi 9,5 juta ton, dari rencana awal hanya 4,7 juta ton.
"Peningkatan alokasi pupuk subsidi awalnya Desember 2023 diputuskan 4,7 juta ton, dengan anggaran Rp 26,7 triliun. Namun, dievaluasi pemerintah sehingga alokasi pupuk subsidi di tahun 2024 ditingkatkan 9,5 juta ton," kata Rahmad saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/4).
Rahmad merinci dari total 9,5 juta ton pupuk subsidi itu terdiri dari pupuk urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 136.000 ton, dan Organik 500.000 ton.
"Sekarang juga alhamdulillah sudah ada subsidi pupuk organik (500.000 ton) karena memang tanah di Indonesia banyak yang kritis sehingga pupuk organik memang dibutuhkan,” ungkapnya.
Baca Juga: Pemerintah Masih Punya Utang Subsidi Pupuk Kepada Pupuk Indonesia Rp 10,4 Triliun
Kemudian subsidi pupuk NP alokasinya sebelumnya hanya 2 juta ton menjadi 4,2 juta ton. Lalu subsidi pupuk NPK kakao yang sebelumnya hanya 19.739 ton, kini ditambah menjadi 136.870 ton.
Rahmad bilang, Pupuk Indonesia sepakat untuk alokasi pupuk ini tidak boleh lagi per bulan. Sebelumya alokasi ini oleh pemerintah daerah dibagi per bulan sehingga kalau sudah lewat bulannya distributor tidak bisa menyalurkan karena menyalahi aturan.
"Ke depan tidaklah dibagi per bulan sehingga penyaluran fleksibel menyesuaikan kondisi lapangan," ungkpanya.
Lalu, pengambilan pupuk subsidi bisa dilakukan cukup dengan hanya KTP. Kata dia, data petani penerima pupuk subsidi dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) kini datanya bisa diperbarui setiap empat bulan.
"Sebelumnya, pembaruan data setiap tahun, sehingga kalau ada petani penggarap yang pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, pembaharuannya baru bisa dilakukan tahun depan. Tahun yang terlewat enggak bisa tebus pupuk," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan meminta PT Pupuk Indonesia agar dapat mengatur secara adil dalam mendistribusikan pupuk kepada para Mitra dari PT Pupuk.
"Saya meminta dan mengingatkan kepada PT Pupuk Indonesia agar menata para Mitra agar lebih adil dalam menentukan kuota distribusi," katanya.
Pasalnya, telah terjadi di beberapa Kecamatan adanya ketidakadilan dalam pendistribusian Pupuk kepada para mitra.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Cetak Laba Bersih Rp 6,25 Triliun pada 2023
"Jangan sampai ada satu mitra yang menguasai kuota secara berlebihan, bahkan di sini secara spesifik disampaikan kepada saya beberapa Kecamatan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap mitra-mitra yang lainnya," keluhnya.
Selain itu, ia juga meminta agar PT Pupuk dapat meningkatkan pengawasan dalam distribusi kepada para mitra.
"Saya kira pupuk Indonesia harus bisa meningkatkan pengawasan dalam distribusi kepada mitra-mitranya agar lebih efektif," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
