kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Anggota Komisi VII DPR Ingatkan Kompor Induksi Jangan Sampai Susahkan Rakyat


Rabu, 21 September 2022 / 19:16 WIB
Anggota Komisi VII DPR Ingatkan Kompor Induksi Jangan Sampai Susahkan Rakyat
ILUSTRASI. Pengunjung mengamati kompor listrik (kompor induksi) di sebuah pusat belanja. KONTAN/Cheppy A. Muchlis


Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah menjamin program pembagian kompor induksi tidak memberatkan masyarakat. Artinya biaya energi yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan kompor induksi tersebut harus lebih murah atau minimal setara dibandingkan dengan biaya penggunaan LPG subsidi.

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS menyatakan secara umum keuntungan bagi masyarakat dalam penggunaan kompor induksi adalah efisiensi dan keamanan yang lebih baik, dibandingkan dengan penggunaan kompor LPG, yang kadang muncul kasus kebocoran gas atau kebakaran.

"Namun memang harus diakui bahwa manfaat utama program kompor induksi ini adalah untuk mereduksi surplus listrik PLN yang mencapai lebih dari 30% karena kondisi over supply listrik tersebut kinerja keuangan PLN cukup tertekan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (21/9). 

Apalagi dengan adanya klausul TOP (take or pay) dalam perjanjian listrik dengan pihak IPP (independent power producer), di mana PLN harus membayar kepada pihak IPP baik dipakai atau tidak listrik yang telah dihasilkan. 

Baca Juga: Kemenkeu: Belum Ada Anggaran Khusus untuk Kompor Listrik Gratis

Selain itu, lanjut Mulyanto, dengan pemanfaatan kompor induksi ini diharapkan terjadi pengurangan terhadap penggunaan gas LPG bersubsidi di masyarakat. Sehingga ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG dapat dikurangi.

Mulyanto juga minta Pemerintah dapat menjamin bahwa tarif listriknya tetap disubsidi serta penambahan daya dari 450 VA ke 2200 VA diberikan secara gratis. Kalau itu yang dilakukan Pemerintah maka mungkin masyarakat dapat mengikuti program ini secara sukarela.

"Selama introduksi kompor induksi ini memenuhi hal tersebut di atas dan bermanfaat bagi masyarakat, tentu kita tidak keberatan. Namun kalau program ini hanya menambah beban rakyat, yang sudah berat, PKS tentu akan menolak,” terangnya. 

Sebenarnya untuk mereduksi ketergantungan pada LPG impor, program yang lebih menarik adalah introduksi Jargas (jaringan gas alam). Program ini lebih sederhana, selama infrastruktur jaringan utama transmisi gasnya sudah tersedia.

Baca Juga: Uji Coba Konversi Kompor Listrik Dimulai, ESDM Pilih Tiga Kota Ini

Karenanya Pemerintah perlu menggencarkan program Jargas ini secara lebih intensif lagi.  Namun, faktanya sampai hari ini kinerja program jargas ini masih jauh dari target yg telah ditetapkan," tegasnya. 

Untuk diketahui, kompor induksi ini rencananya terdiri dari dua tungku. Masing-masing tungku membutuhkan daya 800 Watt. Jadi untuk satu kompor induksi memerlukan daya sebesar 1600 Watt. Karenanya daya listrik pelanggan sasaran program ini akan dinaikkan dari 450 VA atau 900 VA menjadi 2200 VA. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×