kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Badan Litbang Perhubungan Kemhub harap ada integrasi pembayaran transportasi


Senin, 03 Desember 2018 / 17:47 WIB
Badan Litbang Perhubungan Kemhub harap ada integrasi pembayaran transportasi
ILUSTRASI. Pool Bus Damri


Reporter: Erviana Bastian | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Litbang Perhubungan Kementerian Perhubungan menyatakan penggunaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk integrasi pembayaran transportasi Jabodetabek masih menemuai tantangan. Salah satunya seperti perbedaan kepemilikan moda transportasi, antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah.

Untuk itu,ada beberapa strategi intergerasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi disinergikan dengan membentuk dua entitas berbeda yaitu Pertama, unit usaha yang berada di bawah BUMN untuk jenis transportasi yang dikelola oleh BUMN.

Kedua, konsursium yang berada di bawah pemrov DKI dan berbentuk BUMND untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMND. Kedua entitas tersebut haru bersinergi dengan menyediakan infrastruktu pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan dapat beroperasi.

Namun, nyata GPN dinilai masih belum efektif untuk saat ini. Karena mengingat masyarakat Indonesia lebih tertarik menggunakan kartu debit yang berlogo Internasional dalam setiap melakukan transaksi luar ataupun dalam negeri. Sehingga kebiasaan bertransaksi secara tunai juga merupakan sebuah tantangan yang harus diselesaikan.

Sugihardjo, Kepala Badan Litbang Perhubungan Kementerian Perhubungan menjelaskan ada 85% transaksi di Tanah Air masih dilakukan secara tunai. "Padahal 36% masyarakat saat ini sudah memiliki account number di bank, namun transaksi non tunai hanya 10%," jelasnya kepada Kontan.co.id pada Senin (03/12)

Meski begitu, pihaknya mendorong pelaksanaan integrasi dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia dan Badan BPTJ, serta adanya kesepakatan bersama antara BPTJ dengan pemprov DKI Jakarta plus dengan seluruh pihak operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek yaitu Perum Damri, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Transportasi Jakarta, dan lain - lainnya

Akan tetapi GPN diharapkan dapat menjadi solusi sistem pembayaran elektronik yang terintergasi dengan berbagai mode transportasi. Karena jika melihat beberapa negara maju seperti China, Singapura, dan Belanda penggunaan GPN ini telah diimplementasikan dalam berlomba melakukan inovasi.



 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×