/2024/02/12/438579056.jpg "Biaya Penambahan Cadangan BBM Mahal, Berikut Alternatif Solusinya")
Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penambahan cadangan operasional bahan bakar minyak (BBM) nasional dinilai penting. Namun, langkah tersebut membutuhkan investasi yang tak sedikit.
Asal tahu saja, saat ini cadangan BBM nasional hanya sekitar 18-21 hari.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, biaya penambahan cadangan BBM tak sedikit lantaran pemerintah perlu menyediakan tangki, lahan, dermaga, dan dana untuk membeli stok.
"Biayanya semakin berat ketika harga minyak dan nilai tukar sedang tinggi," imbuhnya kepada Kontan, Kamis (24/9/2026).
Baca Juga: Broco Perluas Bisnis ke Smart Home, Bidik Pasar Rumah Pintar
Dana yang tersimpan dalam bentuk energi juga tidak menghasilkan pendapatan selama belum digunakan.
Dengan begitu, Yusuf bilang, BBM jadi perlu dirotasi untuk menjaga mutu, sedangkan pembangunan fasilitas perlu cukup fleksibel agar tidak menjadi aset terbengkalai ketika pola konsumsi energi berubah.
Karena itu, menurutnya beban cadangan sebaiknya tidak ditanggung APBN dan Pertamina saja.
Yusuf memandang, kewajiban penyimpanan bisa saja dibagi secara proporsional kepada seluruh badan usaha yang mengimpor dan menjual BBM.
"Pemerintah juga dapat membentuk lembaga pengelola cadangan yang didanai melalui iuran kecil dari setiap liter penjualan," saran dia.
Yusuf menilai skema ini memberi sumber pendanaan yang lebih stabil dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Ia menyoroti opsi lainnya, yakni bekerja sama dengan negara produsen untuk menyimpan minyak di Indonesia dengan imbalan hak beli prioritas saat krisis.
Baca Juga: Kejar Target PLTS 100 GW, Pemerintah Pangkas Birokrasi Tender
"Skema tersebut menambah ketersediaan stok tanpa mengharuskan pemerintah membeli seluruh minyak sejak awal," ungkap Yusuf.
Ia melanjutkan, untuk cadangan jangka panjang, minyak mentah lebih efisien karena lebih tahan disimpan. Sementara, BBM jadi dan LPG dapat disediakan sesuai kebutuhan dengan sistem rotasi.
"Pembangunan fasilitas juga bisa melibatkan swasta atau BUMN melalui skema sewa, sementara pembelian stok dilakukan bertahap ketika harga lebih rendah," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
