Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Andri Indradie
BOGOR. Rencana pemerintah mengurangi dividen alias "minta bagian" dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat sambutan cukup baik. Salah satunya, respon positif itu datang dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). WIKA juga senang jika para pelayan di negeri ini menunda setoran dividen dari BUMN.
Adji Firmantoro, Direktur Keuangan WIKA, bilang, dengan kebijakan itu WIKA bisa punya kemampuan ekspansi lebih luas. Asumsinya seperti ini.
Anggaplah laba bersih WIKA hingga akhir tahun nanti bisa menyentuh Rp 678,65 miliar. Sementara, selama ini kebijakan porsi dividen yang perlu dibagikan untuk pemerintah minimal 30% dari laba bersih. Jadi, WIKA wajib menyetor dividen minimal Rp 203,7 miliar untuk pemerintah.
Lalu, lihat ruang WIKA untuk memperoleh pinjaman. Pada umumnya, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) WIKA memiliki batas tolerani hingga 3,5 kali. Nah, sekarang asumsikan jika ternyata pemerintah menginstruksikan WIKA untuk tidak membagikan dividen.
Artinya, WIKA memiliki saving laba bersih sebesar Rp 203,7 miliar. Laba nersih yang seharusnya menjadi bagian dividen ini justru masuk ke laba ditahan perseroan yang juga merupakan unsur dari ekuitas dari perseroan.
Sementara DER maksimum tadi mencapai 3,5 kali. Jika diasumsikan ekuitas perseroan setara dengan Rp 203,7 miliar, berarti WIKA memiliki leverage atau meminjam uang dari pihak perbankan maksimal Rp 712,95 miliar. "Intinya, jika kebijakan ini diberlakukan akan memberikan dampak yang baik bagi keuangan kami," tutur Adji hari ini, Jumat (12/12).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
