Reporter: Handoyo | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Wacana pemerintah untuk menggantikan beras untuk keluarga miskin (Raskin) dengan e-money ditolak oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, bila raskin dihapus maka stabilitas harga beras di tingkat petani dikhawatirkan akan terganggu.
Selama ini, Bulog berperan sebagai pihak penyerap beras dari petani dengan patokan harga yang ditetapkan. Selain untuk komersial, beras yang diserap Bulog juga di gunakan untuk kebutuhan raskin. Sehingga kalau tidak ada jaminan pembelian, maka harga gabah petani akan anjlok.
Disamping itu, hak rakyat untuk mendapatkan harga pangan yang murah, aman serta tersedia dengan baik menjadi tugas negara. "Kalau pangan terganggu, maka keamanan negara terganggu. Itu fungsi Bulog," kata Anggota Komisi IV DPR Made Urip, pekan lalu.
Sekedar catatan saja, hingga saat ini harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah petani berada di kisaran Rp 3.640 per kilogram (kg). Dengan patokan tersebut, setidaknya petani akan mendapat jaminan harga bila harga gabah anjlok.
Senada dengan Made, Wakil ketua Komisi IV DPR, Herman Khoiron mengatakan, bila raskin di rumah menjadi uang atau dalam bentuk e-money hal tersebut akan sama saja dengan bantuan pendanaan yang lain. "Boleh diberikan, asalkan raskin tetap diberikan," kata Herman.
Mengutip data Kemensos, realisasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2014 mencapai 94,65% dari Pagu anggaran sebanyak Rp 18.164.691.743.000. Sedangkan untuk realisasi fisiknya sebanyak 99,26% dari Pagu yang ditetapkan tahun 2014 2.795.561.460 kg.
Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, untuk tiga bulan pertama tahun ini raskin akan diberikan dalam bentuk beras. Setelah itu akan dievaluasi apakah masih akan menggunakan skema serupa atau dirubah menjadi menggunakan e-money.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
