Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Dupla Kartini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebelumnya memproyeksikan adanya penundaan berbagai proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Total kapasitas pembangkit yang ditunda pembangunannya lebih dari 4.000 Megawatt (MW).
Dipoyeksikan, pembangkit yang tertunda yakni tiga pembangkit jumbo. Diantaranya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 2 (PLTU Cirebon) berkapasitas 1.000 MW, Tanjung Jati B (Unit 5 dan 6) berkapasitas 2 × 1.000 MW, serta PLTU Indramayu yang berkapasitas 2 x 1.000 MW.
Head Of Communication Cirebon Power, Yuda Panjaitan mengatakan, proyek Cirebon Expansion 1000 MW atau biasa disebut PLTU Unit 2 Cirebon Power memang sempat terkendala, karena sejumlah LSM menggugat BPMPT Jabar terkait izin lingkungan.
"Dalam hal ini karena ada sebagian lahan yang dituding tidak sesuai RTRW Kabupaten Cirebon. Putusan PTUN Bandung pada April 2017 mengabulkan sebagian gugatan itu," terangnya, Minggu (15/10).
Namun, BPMPT Jabar sudah menerbitkan kembali izin lingkungan untuk proyek ini pada Juli 2017. Hal ini berdasarkan Perpres No. 03 dan No. 04 Tahun 2016 & PP 13 Tahun 2017.
"Sehingga, proses pembangunan proyek tetap berjalan seperti biasa, dan saat ini tengah fase land improvement. Sesuai dengan PPA, target COD tahun 2021," urai Yuda.
Sementara, Sekretaris Perusahaan PT United Tractord (UNTR) Tbk, Sara K Loebis menyatakan, pembangunan PLTU Tanjung Jati B berkapasitas 2×1.000 MW masih terus berjalan dan tidak ada kendala.
"Setahu saya tidak ada kendala tersebut (seperti yang dikatakan PLN). Nanti saya tanyakan ke PIC-nya. Ini kan masih tahap sangat awal karena target operasi baru di awal tahun 2021," ucapnya, Minggu (15/10).
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Strategis I PLN, Nicke Widyawati mengatakan, beberapa pembangkit yang mengalami kendala dan diproyeksikan akan mundur adalah PLTU Cirebon Expansion (Cirebon 2), PLTU Tanjung Jati B serta PLTU Indramayu.
Dia bilang, sebagian besar permasalahan yang dihadapi dimasing-masing pembangkit adalah terkait masalah lingkungan dan sosial masyarakat. Namun Ia tidak membeberkan berapa lama pembangunannya akan molor.
"Masalahnya hampir sama lingkungan, sosial ke masyarakat. Batubara itu kan sensitif ya lingkungan, padahal kita untuk skala besar bahkan yang kecil kita gunakan super critical jadi karbon emisinya jauh lebih rendah," ujarnya, Rabu (12/10).
Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengungkapkan, banyak proses pembangunan pembangkit yang tertunda akibat Analis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang masih belum rampung. Namun, menurutnya, kondisi tersebut sebenarnya sesuai dengan revisi target pemerintah dalam proyek 35.000 MW yang diperkirakan tidak akan mencapai sesuai target pada 2019.
Pemerintah telah menyatakan, program kelistrikan 35.000 MW diundur penyelesaiannya untuk menyesuaikan pasokan listrik dengan pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada penurunan konsumsi listrik. Pemerintah telah merevisi minimal target proyek 35.000 MW akan rampung 17.000 MW pada tahun 2019.
"Contohnya pembangkit-pembangkit besar yang hari ini dua tahun kontrak sudah ada, tapi belum jalan. Seperti pembangkit di Cirebon sudah dua tahun dari Power Purchase Agreement (PPA) itu masalah Amdal, total lebih dari 4.000 MW," katanya.
Menurut Sofyan, dengan adanya revisi target pemerintah maka PLN sengaja tidak melakukan percepatan pembangunan pembangkit terutama yang berkapasitas jumbo itu. Pasalnya, jika seluruhnya tepat waktu, justru PLN yang akan menanggung kerugian karena tidak ada yang menyerap listrik yang sudah tersedia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
