Fatwa MUI Berpotensi Tekan Pasar Vape, AKVINDO Soroti Risiko ke Pelaku Usaha

Reporter: Leni Wandira | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri rokok elektrik atau vape berpotensi menghadapi tekanan permintaan menyusul fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan vape. Perubahan persepsi konsumen terhadap produk tersebut dikhawatirkan turut memengaruhi penjualan dan keberlangsungan usaha di sepanjang rantai industri.

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan mengatakan, fatwa tersebut berpotensi memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jika permintaan pasar melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penjual produk vape, tetapi juga produsen, distributor, importir, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam industri tersebut.

“Jika terjadi penurunan permintaan atau kebijakan pembatasan yang signifikan, tentu akan ada konsekuensi ekonomi yang perlu diperhitungkan. Namun, AKVINDO belum memiliki data untuk mengukur besaran dampak tersebut saat ini,” ujar Paido kepada Kontan, Jumat (13/11/2026),

Meski demikian, Paido menilai fatwa MUI tidak serta-merta membuat konsumen mengubah perilaku. Ia mencontohkan, aktivitas merokok konvensional masih berlangsung di masyarakat meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai hukum merokok.

Menurutnya, sebagian konsumen vape mungkin mempertimbangkan untuk berhenti, sementara sebagian lainnya tetap menggunakan produk tersebut. Namun, AKVINDO belum memiliki hasil survei untuk memastikan perubahan perilaku konsumen setelah fatwa diterbitkan.

Bagi industri vape, ketidakpastian perubahan perilaku konsumen tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati. Pasalnya, penurunan permintaan dapat berimbas terhadap aktivitas bisnis dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini.

Paido pun mendorong pemerintah agar tidak mengambil keputusan terkait industri vape tanpa kajian dampak ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Kepastian regulasi dinilai penting agar pelaku usaha dan tenaga kerja tidak terdampak perubahan kebijakan yang tidak disertai persiapan.

Selain kepastian regulasi, AKVINDO juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap produk yang beredar. Pemerintah diharapkan memperkuat standar kualitas produk serta pengawasan terhadap peredaran vape ilegal dan produk yang tidak jelas kandungan maupun asal-usulnya.

Di sisi konsumen, Paido menilai edukasi mengenai produk nikotin alternatif perlu dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti ilmiah. Menurutnya, konsumen berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai karakteristik dan risiko produk sebelum menentukan pilihan.

“Kami menghormati fatwa MUI, tetapi berharap setiap kebijakan pemerintah tetap mempertimbangkan bukti ilmiah, realitas di masyarakat, dan aspirasi konsumen,” kata Paido.

Ia menambahkan, konsumen juga perlu dilibatkan dalam pembahasan kebijakan mengenai produk nikotin. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek pembatasan, tetapi juga perlindungan konsumen dan keberlangsungan ekosistem usaha yang telah terbentuk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News