Sumber: Antara | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia berharap agar rencana pemerintah mengeluarkan moratorium perluasan lahan kelapa sawit dipertimbangkan karena justru akan melemahkan sektor perkebunan itu yang memberikan kontribusi ekspor nonmigas.
"Sebaiknya pemerintah mendiskusikan terlebih dahulu kepada dunia usaha apakah moratorium diperlukan atau tidak," kata Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang di Yogyakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan saat workshop wartawan dengan tema "Gambut untuk Budidaya Sawit yang Berkelanjutan, Mungkinkah?" Menurutnya, pemerintah sebenarnya tidak memiliki alasan untuk mengeluarkan moratorium kelapa sawit mengingat sektor tersebut selama ini memberikan kontribusi memperoleh devisa nasional.
Data menunjukkan, katanya, ekspor subsektor perkebunan tahun 2015 untuk produk kelapa sawit sebesar 18,65 miliar dolar AS, sementara karet hanya 4,75 miliar dolar AS, kelapa 1,35 mmiliar dolar AS, kakao 1,25 miliar dolar AS, dan kopi 1,10 miliar dolar AS.
Togar justru nempertanyakan kebijakan moratorium yang mana lagi akan diberlakukan mengingat selama ini sudah ada ketentuan tersebut.
Moratorium perluasan lahan kelapa sawit sudah ditetapkan dalam tiga tahap, yaitu 2011-2013, 2013-2015-, serta 2015-2017.
"Kita justru mempertanyakan kepada pemerintah mana lagi yang akan dimoratorium," katanya.
Oleh sebab itu, tambahnya, Gapki meminta kepada pemerintah agar memberikan penjelasan kepada pengusaha sawit soal moratorium.
Dosen pascasarjana IPB Ricky Avenzora mengatakan, pihak yang paling senang apabila moratorium perluasan lahan sawit adalah negara-negara barat yang selama ini antisawit serta LSM dalam dan luar negeri.
"Sebenarnya adanya moratorium ini justru merugikan Indonesia sendiri karena sawit selama ini memberikan kontribusi besar bagi perolehan devisa," katanya.
Presiden Joko Widodo di Kepulauan Seribu, Kamis (14/4) mengatakan pemerintah berencana memoratorium pemberian izin konsesi lahan kelapa sawit di sejumlah provinsi Indonesia.
"Tadi saya 'bisikin' Menteri Lingkungan Hidup, kemarin kita sudah moratorium lahan gambut, sudah. Sekarang siapkan lagi moratorium kelapa sawit," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu.
Presiden menjelaskan masalah produksi kelapa sawit terlalu lama karena petani belum menggunakan bibit unggul.
Selain itu, jelas Jokowi, masalah sawit juga timbul akibat telatnya peremajaan pohon.
Presiden menjelaskan nantinya pengusaha maupun petani sawit tidak diperbolehkan meminta lahan untuk konsesi tanaman komoditas tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
