Reporter: Hikmah Yanti | Editor: Test Test
JAKARTA. Program gasifikasi kota atau gas kota alias city gas benar-benar mandek. Padahal, pemerintah sudah menganggarkan Rp 100 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2008 untuk pengadaan gas kota di sejumlah wilayah, seperti Blora, Palembang, Balikpapan, Aceh, dan Sorong.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo bilang, pemerintah baru akan melaksanakan program gas kota tahun depan. "Sekarang sedang disiapkan desainnya, tahun depan dibangun," ujar Evita, Jumat (5/9).
Kepala Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono menambahkan, program gasifikasi kota terhalang masalah infrastruktur. "Tapi soal pembangunan infrastruktur kami tidak punya kewenangan, sehingga kami serahkan kepada Dirjen Migas," kata Tubagus.
Anggota BPH Migas Triyono menambahkan, macetnya program gasifikasi kota ini karena pemerintah belum siap menenderkan proyek pencadangan gas kota tersebut. Untuk saat ini saja seharusnya program gasifikasi kota di Blora sudah berjalan. Nyatanya, kata Triyono, studi kelayakannya baru saja rampung belum lama ini.
Program gas kota sebetulnya mulai menghangat sejak awal 2007. Program ini sejalan dengan agenda konversi minyak tanah ke gas yang targetnya selesai 2011. Pemerintah menargetkan rasio gasifikasi pada 2011 mencapai 100 %, baik melalui pipa maupun elpiji. Tujuannya, untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, baik di industri, transportasi maupun rumah tangga.
Untuk melancarkan program ini, pemerintah tahun lalu telah menunjuk PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pelaksana. Namun PGN menolak, alasan tak layak secara bisnis. Kini, PGN menunggu pemerintah menenderkan proyek ini. "Kami belum tahu maunya pemerintah apa," kata Baskoro, Direktur Pengusahaan PGN.
