/2026/03/26/1653567055.jpg "Harga BBM Subsidi Ditahan, Ekonom Soroti Risiko Tekanan Fiskal")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar per 1 April 2026 dinilai memberikan bantalan jangka pendek bagi daya beli masyarakat, namun menyisakan risiko fiskal dan persoalan ketepatan sasaran subsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi, baik kenaikan maupun penurunan.
"Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun, artinya flat, masih memakai harga sekarang,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers terkait Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Global Terkini secara daring, Selasa (31/3/2026).
Dengan kebijakan ini, harga Pertalite (RON 90) dan Solar subsidi tetap mengacu pada harga sebelumnya. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah dinamika geopolitik global.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Cadangan BBM Nasional di Atas Standar Minimum
Di sisi lain, pemerintah masih mengkaji kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi bersama PT Pertamina dan badan usaha SPBU swasta. Hingga kini, belum ada keputusan final terkait hal tersebut.
Namun, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi mengingatkan, kebijakan penahanan harga ini tidak serta-merta membuat beban negara ikut stabil.
Menurutnya, dengan asumsi konsumsi BBM subsidi sekitar 80 juta kiloliter per tahun dan selisih harga keekonomian sekitar Rp 3.000 per liter, potensi beban subsidi bisa mencapai sekitar Rp 240 triliun.
“Stabilitas di tingkat konsumen bisa berbanding terbalik dengan tekanan fiskal di belakang layar,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (31/3/2026).
Ia menambahkan, di tengah fluktuasi harga minyak global dan eskalasi geopolitik, kebijakan menahan harga berisiko memperlebar tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, penahanan harga tanpa pembatasan konsumsi yang ketat berpotensi memperkuat masalah klasik subsidi yang tidak tepat sasaran. Selama BBM bersubsidi seperti Pertalite masih dikonsumsi kelompok mampu dan sektor nonprioritas, maka subsidi berpotensi bocor dan menggerus ruang fiskal.
“Ini pada akhirnya mengurangi alokasi anggaran untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” jelasnya.
Badiul juga menyoroti ketidakpastian harga BBM nonsubsidi. Jika harga nonsubsidi naik mengikuti mekanisme pasar, maka berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap biaya logistik dan ekspektasi inflasi.
Selain itu, selisih harga yang terlalu lebar antara BBM subsidi dan nonsubsidi dapat memicu praktik switching hingga moral hazard di lapangan.
Dari perspektif tata kelola anggaran, ia menilai kebijakan ini perlu diikuti percepatan reformasi subsidi berbasis data, seperti integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data kendaraan, pengendalian volume konsumsi, serta transparansi perhitungan subsidi.
Menurut Badiul, secara keseluruhan, kebijakan ini memang memberikan ketenangan jangka pendek di sisi konsumsi. Namun tanpa reformasi struktural, langkah tersebut berpotensi menjadi tekanan laten bagi fiskal, tenang di permukaan, tetapi menekan di dalam APBN.
Baca Juga: Pemerintah Terapkan Mandatori B50 Mulai 1 Juli 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
