Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyayangkan dihapusnya rencana pengakhiran operasional PLTU dengan total kapasitas 5 GW di dalam draf dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan, CIPP) dalam kerja sama transisi yang adil (Just Energy Transition Partnership, JETP).
Dihapusnya rencana penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tersebut karena ketidakjelasan sumber pendanaan dari International Partner Group (IPG).
IESR menilai penghapusan rencana pengakhiran operasional PLTU ini akan menyulitkan Indonesia untuk mencapai target net-zero di 2050 dan meningkatkan bauran energi terbarukan setelah 2030.
Dalam skenario JETP sekarang, penurunan emisi didapatkan dengan penurunan utilisasi PLTU batubara. Adapun target bauran energi di dalam draft CIPP teranyar dinaikkan hingga 44% pada 2030.
Jika target ini mau tercapai, sebaiknya ada peningkatan fleksibilitas operasi PLTU batubara PLN, dan tinjauan kontrak PLTU batubara swasta, serta dukungan regulasi untuk percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Baca Juga: Dokumen Draf Rencana Investasi JETP Resmi Diluncurkan, Publik Bisa Beri Masukan
Adapun rencana pembangunan energi terbarukan memberikan porsi besar pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) karena menyesuaikan prioritas PLN. Hal ini dinilai dapat menjadi risiko dalam mencapai target tersebut, mengingat masa pengembangan proyek PLTP yang mencapai 8 hingga 12 tahun, dan PLTA yang bisa mencapai 6 tahun - 10 tahun.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menjelaskan, dihapuskannya rencana pengakhiran operasional 5 GW PLTU batubara sebelum 2030 karena ketiadaan dukungan pendanaan sangat disesalkan.
“Ini membuat JETP Indonesia semakin jauh dari target Paris Agreement. Berdasarkan hasil kajian IESR, untuk mencapai target puncak emisi sebelumnya sebesar 290 juta ton karbon dioksida, perlu mengakhiri 8,6 GW PLTU di jaringan listrik PLN pada tahun 2030,” ujar Fabby dalam keterangan resmi, Rabu (2/11).
Untuk itu, perlu dilakukan dialog lanjutan dengan IPG untuk mengeksplorasi blended finance (pendanaan campuran) dengan skema matching fund (dana padanan). Di mana pendanaan pensiun dini PLTU berasal dari tambahan dana di atas komitmen IPG dan disamakan dengan dana dari sumber APBN serta sumber lainnya.
IESR juga menyoroti dokumen CIPP yang belum mempertimbangkan pengakhiran operasional PLTU captive yang dioperasikan oleh perusahaan utilitas di luar PLN.
Manajer Program Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo menambahkan, tantangan PLTU captive memang beragam tergantung dari industri yang dipasok. Namun, sudah ada dasar Peraturan Presiden No 112 Tahun 2022 yang mewajibkan pengurangan emisi sebesar 35% dan pengakhiran operasi maksimal 2050.
Baca Juga: Akhir Tahun ini Proyek Pemensiunan Dini PLTU Ditargetkan Masuk Tahap Awal Eksekusi
“Sehingga strategi pengurangan emisi maupun pengakhiran operasi lebih awal untuk PLTU captive dan untuk wilayah usaha lainnya perlu segera ditinjau,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
