Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah akan meningkatkan peran tenaga ahli dan insyur dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan. Salah satunya, dengan meningkatkan kemitraan antara bagian penelitian dan pengembangan sejumlah kementerian lembaga dengan sejumlah industri, khususnya konstruksi yang dimiliki oleh anak negeri.
Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan bahwa peningkatan kemitraan ini dilakukan agar hasil perencanaan proyek infrastruktur yang direncanakan atau mau dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga bisa langsung bekerja sama dengan industri anak negeri.
"Dengan ini diharapkan, hasil penelitian dan pengembangan atau RnD pemerintah dimitrakan dengan mereka dan harganya bisa dimasukkan ke dalam e- katalog dan e-procurement, sehingga produk mereka bisa langsung digunakan tanpa tender," kata Indro di Jakarta Selasa (17/2).
Untuk melaksanakan kebijakan tersebut rencananya pemerintah akan segera memilah kelompok industri anak negeri yang bisa dilibatkan dalam rencana ini. "Sekarang sedang kami list mana yang bisa dipakai supaya inovasi anak negeri maksimal," katanya.
Indro mengatakan bahwa selain upaya tersebut, pemerintah juga berencana akan memberikan insentif kepada tenaga ahli,dan insinyur dalam negeri. Insentif ini diberikan untuk memancing para tenaga ahli dan insinyur dalam negeri berinovasi dengan kemampuan mereka untuk pembangunan di dalam negeri.
Indro mengatakan bahwa dengan insentif ini nantinya, setiap tenaga ahli atau insinyur yang mampu membuat kreasi dan inovasi baru dan kreasi tersebut berhasil masuk ke dalam e- katalog atau e-procurement, mereka akan diberikan hak royalti. "Peraturan menteri keuangannya akan segera diterbitkan," katanya tanpa merinci besaran insentif yang akan diberikan.
Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, pemerintah juga akan berupaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para tenaga ahli dan insinyur dalam negeri. Upaya ini akan dilakukan dengan Project Management Office atau kantor manajemen proyek.
Dengan pembentukan tersebut dia berharap semua proyek- proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh pemerintah bisa dikoordinasikan secara langsung dengan tenaga ahli dan insinyur dalam negeri.
Sofjan berharap, dengan upaya tersebut, belanja infrastruktur yang dalam waktu lima tahun ke depan diperkirakan mencapai Rp 5000 triliun bisa memberikan manfaat besar tidak hanya bagi pembangunan infrastruktur, tapi juga, meningkatkan kemampuan masyarakat di dalam negeri.
Bobby Gafur Umar, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sementara itu berharap, selain menerbitkan kebijakan- kebijakan tersebut, pemerintah juga bisa mempercayakan pengerjaaan proyek konstruksi besar ke perusahaan konstruksi nasional milik anak bangsa.
Dia menjamin, kalau diberikan kepercayaan oleh pemerintah, tenaga ahli dan insinyur di dalam negeri akan bisa membangun infrastruktur yang dipercayakan kepada mereka. Selain itu, dari sisi pendanaan, dia juga berharap pemerintah bisa segera membentuk bank infrastruktur yang memberikan bunga murah dan jangka waktu pengembalian pinjaman panjang.
Bobby mengatakan, langkah tersebut penting dilakukan agar daya saing pengusaha, tenaga ahli dan insinyur dalam negeri bisa setara dengan asing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
