Reporter: Petrus Dabu | Editor: Asnil Amri
DEPOK. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan, produksi minyak nasional yang rendah dari target disebabkan faktor non teknis seperti perizinan dan lambatnya pengerjaan proyek di lapangan.
"Masalah perizinan terhambat mulai dari Kementerian Kehutanan sampai Pemerintah Daerah. Contoh ekstrem di Jambi ada Petro china, untuk membawa rig masuk area harus ada izin penggunaan jalan, izin lahan dan segala macam dari pemerintah daerah yang tak kunjung keluar," ujar Rudi usai meninjau kesiapan listrik PLN saat libur Lebaran di Cinere, Depok, Selasa (14/8).
Rudi mengatakan, soal perizinan ini sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat rapat koordinasi bidang energi beberapa waktu lalu. Saat itu, hadir juga Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. "Menteri Kehutanan berjanji akan mengeluarkan Peraturan Menteri, tetapi sampai hari ini belum keluar, baru cuap-cuap," ujar Rudi.
Selain soal perizinan, kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah rig yang harus digunakan secara bergantian oleh operator di lapangan. "Rig itu tidak banyak. Ditambah lagi asas cabotage. Rig dari luar negeri tidak mau masuk kalau kerjaannya tidak jelas, kalau cuma satu dua tiga sumur. Sementara harga rig itu mencapai US$ 25 – US$ 30 juta," ujarnya.
Masalah lain yang mengganggu target produksi minyak adalah pemberhentian operasi yang tak direncanakan (unplan shutdown), baik karena faktor alam maupun karena kelalaian manusia. Saat ini menurut Rudi, unplan shutdown sudah bisa ditekan dari 17.000 BOPD menjadi 12.000 BOPD.
"Sekarang kami patok unplan shutdown tidak boleh lebih dari 10.000 BOPD. Tetapi tidak bisa di bawah 10.000 BOPD, karena memang peralatan di lapangan itu rentang terhadap cuaca," terang Rudi.
Saat ini produksi minyak nasional berkisar antara 865.000-870.000 barel oil per day (BOPD). Jauh di bawah target APBN-P 2012 yaitu 930.000 BOPD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
