Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi secara total program hilirisasi nikel. Permintaan ini menyusul adanya insiden kebakaran di smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan aksi bentrok antarkaryawan yang memakan korban jiwa.
Mulyanto menilai sekarang adalah saat yang tepat bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif program hilirisasi nikel ini. Dia menilai program hilirisasi nikel mengorbankan banyak fasilitas negara, tapi hanya menghasilkan manfaat yang terbatas.
Melalui program hilirisasi nikel pemerintah telah membebaskan pajak ekspor, pph badan, ppn, dan berbagai insentif fiskal dan non fiskal lainnya. Dengan pengorbanan yang besar itu sayangnya produk yang dihasilkan hanya barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah.
Baca Juga: Manajemen Gunbuster Nickel Buka Suara Soal Insiden Kebakaran dan Bentrok di Smelter
Mulyano memberi contoh nikel bernilai tambah rendah ialah NPI (nickel pig iron) dengan kandungan nikel ~ 4% atau fero nikel dengan kandungan nikel ~10 %. Bukan stainless steel atau nickel matte yang bernilai tambah tinggi. Sementara harga bijih nikel yang dipasok untuk industri smelter nikel ini hanya separo dari harga nikel internasional.
"Ini menjadi program hilirisasi setengah hati dengan hasil produk setengah jadi bernilai tambah rendah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/1).
Meskipun nilai ekspor meningkat namun penerimaan negara nihil. Adapun menurutnya yang diuntungkan terutama adalah investor, yang dominan dari luar negeri.
Baca Juga: Gunbuster Nickel Industry Buka Suara Soal Kerusuhan Karyawan Berujung 3 Korban Jiwa
Mulyanto menegaskan evaluasi komprehensif ini penting dilakukan sebelum Indonesia melangkah lebih jauh pada program hilirisasi SDA mineral lainnya, seperti bauksit, tembaga, timah dll.
"Apalagi kita telah dinyatakan kalah oleh WTO terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel untuk mendukung program hilirisasi nikel," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
