Reporter: Fitri Nur Arifenie |
JAKARTA. Pengamat Indonesia Resources Studies (Iress), Marwan Batubara minta kepada pemerintah supaya tidak lagi memperpanjang kontrak operasi Inalum oleh Nippon Asahan Alluminium (NAA) yang mewakili pemerintah Jepang. Marwan berpendapat proyek Inalum tersebut sebaiknya diserahkan kepada BUMN atau BUMD setempat.
"Pemerintah harus menyerahkan kepemilikan saham Inalum bagian Jepang ke konsorsium perusahaan nasional yang terdiri dari pemerintah pusat, BUMN dan BUMD (10% saham oleh Pemda Sumut). Pusat memiliki saham dominan," kata Marwan.
Proyek Inalum terdiri atas perusahaan peleburan Smelter memanfaatkan energi PLTA Asahan. Pemilik saham Inalum terdiri atas Jepang sekitar 58,9% dan Indonesia hanya 41,1%. Masa berlaku kontrak dengan Inalum akan berakhir 2013 mendatang. Sebelum berakhir Jepang sudah mengajukan perpanjangan kontrak ke pemerintah Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
