Sumber: KONTAN | Editor: Test Test
Pemerintah Jepang menegaskan keinginannya agar gas hasil produksi lapangan Senoro dan Matindok tetap diekspor ke Negeri Sakura. Pemerintah Jepang bahkan berencana untuk mencarikan pembeli gas Senoro setelah calon pembeli asal Jepang, Kansai Electric Power Co, mengundurkan diri.
Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Alam, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Takayuki Ueda mengungkapkan, Pemerintah Jepang tetap memandang Senoro sebagai salah satu proyek energi yang penting. "Ini merupakan proyek yang sangat potensial dan menjanjikan secara ekonomis," katanya, dalam acara Indonesia-Japan Energy Round Table Discussion, kemarin (23/11).
Menagih kepastian
Ueda bilang, mundurnya Kansai sama sekali bukan masalah. Sebab, banyak perusahaan di Jepang yang menyatakan berminat bergabung di proyek ini. "Proses mencari partner baru untuk proyek ini akan segera kami mulai," ujarnya.
Ueda mengatakan bahwa Pemerintah Jepang menyadari, sebagian kalangan di Indonesia menginginkan gas Senoro dipakai untuk memasok industri domestik. "Cuma ini tergantung dari hasil diskusi dan negosiasi antara semua pihak yang terlibat," katanya.
Pemerintah Jepang juga berharap proses negosiasi tidak menunda jadwal proyek. "Kami sangat berharap proyek Senoro akan berjalan sesuai jadwal," lanjut Ueda.
Sumber KONTAN menyatakan, besar kemungkinan PLN akan menjadi satu-satunya perusahaan domestik yang mendapat jatah gas Senoro.
Soalnya, PLN sudah melaporkan kepastian sumber pendanaan mereka. "Jatah mereka sekitar 50 mmscfd (juta kaki kubik per hari) dari lapangan Matindok," katanya. Adapun sebagian besar gas akan diekspor.
Ketika dikonfirmasi, Direktur Jenderal Migas, Evita Herawati Legowo membantah kabar tersebut. Saat ini, pemerintah masih menagih kepastian pendanaan dari calon pembeli domestik yang lain.
Calon pembeli lain, PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) menyatakan masih berminat untuk mendapatkan gas Senoro. Cuma Direktur Utama Pusri, Dadang Kodri mengakui, saat ini Pusri belum mendapat kepastian sumber dana.
Sementara, Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar menyatakan, "Soal ini, harus ditanyakan ke Direktur Utama PLN yang baru," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
