Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Nasib proyek reklamasi di pantai utara Jakarta semakin suram. Baru-baru ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan izin reklamasi pulau F, I dan K yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama pada tahun 2015 lalu.
Pengadilan menilai izin tiga pulau buatan di sekitar kawasan Muara Angke itu bermasalah. Izin reklamasi pulau F diterbitkan Gubernur DKI kepada PT Jakarta Propertindo dan pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci pada 22 Oktober 2015. Semetara izin reklamasi pulau K dikeluarkan untuk PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) pada 17 November 2015.
Pengembang yang mendapat izin menggarap ketiga pulau buatan tersebut mengaku sejauh ini belum ada kerugian yang mereka dapatkan atas pembatalan izin tersebut. Pasalnya, pengembang tersebut belum melakukan investasi untuk proyek reklamsi ketiga pulau itu.
"Kita belum melakukan apa-apa untuk proyek reklamasi tersebut. Memang kita sebelumnya sudah sudah mempersiapkan konsep pengembangan setelah dapat izin tetapi semua kita tunda setelah moratorium reklamasi dikeluarkan," kata Ellen Gaby Tulangow, Sekretaris Perusahaan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) pada KONTAN, Jumat (17/3).
Ellen mengatakan pihaknya belum memiliki rencana apapun untuk menanggapi pencautan izin tersebut. Perseroan masih akan menunggu langkah yang akan diambil oleh pemerintah provinsi DKI Jakarata sebagai tergugat utama untuk kasus tersebut.
Seperti diketahui, PJAA sebelumnya berencana mengembangkan proyek perhotelan, rekreasi, komersial dan residential di atas lahan reklamasi. Perusahaan ini akan mendapatkan bagian untuk mengembangkan empat pulau yakni pulau I 405 ha, pulau J seluas 316 ha, pulau K 32 seluas ha dan pulau L 481 ha.
Sebelumnya proyek reklamasi ini dimoratorium, PJAA juga sudah mulai melakukan penjajakan untuk kerjasama dengan perusahaan asing. Namun penjajakan kerjasama kemudia dihentikan setelah adanya moratorium.
Senada, Satya Heragandhi, Direktur Utama Jakarta Propertindo juga mengungkapkan, pihaknya belum mulai membangun ataupun melakukan proses reklamasi untuk pulau seluas 190 ha tersebut.
"Kami baru pada tahap melakukan amdal.Fokus kami saat ini adalah untuk membangun fasilitas Asian Games. Sehingga proses reklamasi ini belum ada investasi yang kami lakukan." katanya pada KONTAN.
Jakarta Propertindo memilih untuk mengikuti arahan Pemegang Saham untuk menyikapi putusan pengadilan tersebut. Satya bilang, perusahaan sepertinya harus memperbaiki ulang proses amdalnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
