Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih belum tinggi, lapangan pekerjaan terbatas dan pendapatan negara dari perpajakan masih seret, hilirisasi berbasis sumber daya alam (SDA) memberi peluang sebagai solusi menghadapi masalah dan tantangan tersebut.
Atas dasar itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji bakal melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi karena diyakini akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya.
Baca Juga: Hilirisasi Rumput Laut Jadi Program Prioritas Pemerintahan Prabowo
Adapun hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi nikel akan dilanjutkan dan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim.
Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, hilirisasi produk berbasis sumber daya alam yang digadang gadang ini ada kaitannya dengan rencana ingin merevitalisasi industri. "Namun, hilirisasi dengan industrialisasi ini enggak sama," katanya kepada KONTAN, Kamis (17/10/2024).
Menurut Eliza, dari segi fokus, hilirisasi hanya berfokus pada rantai nilai spesifik dari sumber daya alam tertentu. Sementara industrialisasi ini mencakup pengembangan berbagai sektor industri. Artinya, tidak terbatas di produk berbasis SDA saja, sehingga dengan industrialisasi bisa mendorong transformasi ekonomi," terangnya.
Baca Juga: Disentil Bahlil Soal Hilirisasi, Boy Thohir Bilang ADRO Sudah Berencana Olah Batubara
Sebagai contoh, hilirisasi yang sudah dilakukan pemerintah dalam bebrapa tahu terahir ternyata tidak membuat share manufaktur terhadap perekonomian meningkat, bahkan terus menurun. Pasalnya, keberadaan industri tersebu tidak membuat industri-industri menengah kecil bermunculan di daerah itu sebagai penunjang industri besarnya.
"Pak Prabowo dalam Asta Cita mengusung ekonomi Pancasila, yang mana jika diterjemahkan sebuah strategi ekonomi yang harus memastikan semua pihak ikut dalam kegiatan ekonomi dan menikmati hasil ekonomi atau demokrasi ekonomi," ungkapnya.
Eliza menuturkan, pihak itu terdiri dari swasta (UMKM & usaha besar), BUMN dan koperasi yang diberikan peluang dan dilibatkan dalam kegiatan ekonomi. Dengan melibatkan berbagai pihak tentunya akan menghasilkan multipplier effect yang luas.
Tonton: Setelah Nikel, Hilirisasi Juga Segera Berlaku untuk Bauksit, Tembaga & Timah
Misal untuk industri olahan kelapa, maka yang perlu dibangunn tidak hanya pengolahannya saja, tapi juga hulu dan midstream nya. Jangan sampai seperti kakao, pabrik olahan kakao kekurangan biji kakao, sehingga mereka harus mengimpor. Hal itu terjadi lantaran di hulunya tidakk disiapkan dengan baik untuk bisa memenuhi kapasitas produksi pabrik.
Pada komoditas kelapa, Eliza bilang, petani dapat bekerja sama dengan industri menengah kecil untuk diolah menjadi tepung atau kelapa kering, yang mana industri kecil menengah ini menjadi supplier industri besar. "Artinya, dalam meningkatkan nilai tambah ini prlu dibangun backward linkage dan forward linkage-nya dengan baik," tandasnya.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang bertujuan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya pertanian untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Peta jalan hilirisasi kelapa ini mencakup pemutakhiran pohon industri kelapa berbasis lima bagian kelapa yang diolah dan lokasi industri dalam negeri yang sudah menguasai produk-produk turunan kelapa tertentu.
Baca Juga: Bahlil Buka-Bukaan soal Kebobrokan di Balik Hilirisasi Nikel di Morowali
Penyusunan klasifikasi bahan baku, lapangan usaha Indonesia, dan penggunaan kode harmonisasi produk yang dikerjasamakan dengan international coconut community turut dilakukan.
Selanjutnya, peta jalan mencakup pula inisiasi pengembangan data rantai pasok kelapa dalam bentuk tabel konversi sebagai satu data pertama yang dikembangkan di Indonesia, mengikuti langkah Filipina. Bappenas juga melengkapi dengan data dari rantai pasok, sehingga bisa diketahui margin harga yang berguna untuk memahami kebutuhan pasokan dan potensi penciptaan nilai tambah.
Terakhir, peta jalan ini merancang program hilirisasi yang dijadikan pengungkit dan menjadi masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hilirisasi kelapa sendiri telah menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
