Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) melakukan kerjasama dengan PT General Electric (GE) Operations Indonesia untuk penyediaan listrik di pedesaan dan pengembangan bersama dalam implementasi program elektrifikasi desa di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman bersama kedua belah pihak.
Melalui kerjasama ini, pihak GE akan menyediakan dukungan lewat portofolio teknologi pembangkit listrik, termasuk solusi hibrida, perpaduan bahan bakar gas atau solar dengan tenaga surya (photovoltaic), pembangkit listrik energi terbarukan, serta solusi kelistrikan digital dan microgrid.
Pengkajian teknologi tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan listrik di 13.000 desa yang tersebar di lokasi transmigrasi, perbatasan, bagian terluar dan tertinggal di Indonesia. Kemendes PDTT menjadwalkan aplikasi pertama kerja sama ini pada tahun 2018 mendatang.
Hingga kini, dari total 82.190 desa yang masuk dalam kategori elektrifikasi, sebanyak 69.531 desa sudah teraliri listrik.
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo berharap forum diskusi ini menjadi upaya dalam menjawab tantangan dan peluang yang sejalan dengan Program Elektrifikasi Nasional 35.000 MW.
Menteri Eko menyebutkan setidaknya kebutuhan listrik tiap desa mencapai sekitar 200 kilowatt. “Kita wajib memastikan tidak ada lagi saudara sebangsa kita yang harus menjalani kehidupan mereka tanpa listrik. Jika kita mampu menghasilkan listrik dengan harga murah, maka akan membuat listrik menjadi lebih mudah diakses bagi masyarakat di kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi,” ujarnya saat menghadiri Konferensi Power Indonesia 2017 di Hotel Mulia Jakarta pada Rabu (19/7).
Sementara itu, CEO GE Indonesia, Handry Satriago, mengatakan, industri energi Indonesia sedang mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memerlukan pemahaman luas mengenai kebutuhan energi yang terus berubah.
“Kemampuan Indonesia untuk tumbuh secara ekonomi maupun sosial bergantung kepada ketersediaan listrik, dan bagaimana kita memproduksi listrik tergantung kepada kemampuan kita membiayainya, menjamin ketersediaannya terus menerus dan keamanannya,” ujarnya.
Pertumbuhan permintaan listrik di Indonesia telah melampaui pertumbuhan pasokan listrik yang tersedia karena pertumbuhan ekonomi yang cepat, meningkatnya jumlah kelas menengah, dan tingginya pertumbuhan urbanisasi.
Indonesia tidak mengalami kekurangan listrik dalam hal volume, namun output listrik tertinggal karena infrastruktur, dan ketidakrataan persebaran permintaan.
Tujuan utama dari Nota Kesepahaman Bersama tersebut adalah untuk meningkatkan sinergi peran pemerintah dan pihak swasta dal am pengembangan, dan pembangunan dalam Program Elektrifikasi Desa di Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan kawasan Transmigrasi. Koordinasi secara terpadu juga dilakukan dalam peningkatan dalam program elektrifikasi desa.
Adapun kerjasama yang akan terjalin yakni melakukan penilaian mengenai pengembangan dengan teknologi pembangkit listrik; Melakukan identifikasi dan penilaian lokasi, permintaan dan ketersediaan listrik, serta mencari solusi untuk tujuan dari program eiektrifikasi desa; Kolaborasi dalam pengembangan program dengan dukungan PT GE di bidang teknologi pembangkit listrik; Melakukan kajian pengelolaan elektrifikasi desa yang akan dikelola oleh BUMDes dan Bumdes Bersama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
