Reporter: Vina Elvira | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian BUMN menetapkan Irjen. Pol. (Purn) Budiono Sandi sebagai Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI.
Penetapan ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-390/MBU/12/2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT RNI (Persero), pada Senin, 6 Desember 2021.
Adapun, Budiono Sandi merupakan Purnawirawan Polisi Republik Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Baca Juga: Penggabungan 6 BUMN Pangan resmi dilakukan, langkah menuju holding
Melansir keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Rabu (8/12), Jenderal bintang dua ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 yang aktif mengembangkan bakatnya di bidang intelejen dan telah mengalami penugasan di berbagai negara, berbagai wilayah di Tanah Air, dan posisi di struktur Kepolisian.
Jabatan lain yang pernah diemban Budiono Sandi di Kepolisian di antaranya Direktur Intel Polda Metro Jaya pada tahun 2011-2012, Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror pada tahun 2012-2013, Direktur Kerjasama Bilateral BNPT pada tahun 2013-2018, terakhir sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT tahun 2018-2021.
Melalui penetapan tersebut, susunan Dewan Komisaris RNI per tanggal 6 Desember 2021 menjadi sebagai berikut:
1. Bayu Krisnamurthi menjabat Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Arie Sujito menjabat Komisaris Independen
3. Marsudi Wahyu Kisworo menjabat Komisaris Independen
4. Abdi Mustakim menjabat Komisaris
5. Abdul Rochim menjabat Komisaris
6. Himawan Arief Sugoto menjabat Komisaris
7. Budiono Sandi menjabat Komisaris
Direktur Utama PT RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa dengan susunan Dewan Komisaris yang baru, RNI bersama BUMN Klaster Pangan siap untuk meningkatkan kinerja. "Guna turut serta berkontribusi memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ketersediaan, peningkatan kualitas produk, keterjangkauan, kesinambungan, dan inklusivitas pangan nasional," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
