kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45981,95   -5,95   -0.60%
  • EMAS1.164.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kendala Sosial-Ekonomi Menguat Jadi Dilema Ekspansi PLTP Pertamina Geothermal Energy


Minggu, 05 Maret 2023 / 23:27 WIB
Kendala Sosial-Ekonomi Menguat Jadi Dilema Ekspansi PLTP Pertamina Geothermal Energy
ILUSTRASI. Kendala Sosial-Ekonomi Menguat Jadi Dilema Ekspansi PLTP Pertamina Geothermal Energy


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA.  Pengamat energi menilai bahwa rencana ekspansi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) memiliki dilema yang besar. 

Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala pengembangan yang bersifat sosial ekonomi yang masih terjadi.

Menurut Kurtubi, seorang pengamat energi dan pertambangan, kendala ini terdiri dari berbagai dimensi dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk dapat diatasi. "Untuk itu harus banyak pendekatan yang komprehensif,” ujar Kurtubi dalam keterangannya, Minggu (5/3).

Baca Juga: Proyeksi Penggunaan Dana IPO PGEO Dinilai Tidak Realistis

Salah satu contoh kendala pengembangan geothermal terjadi di Bali yang gagal karena banyaknya penolakan warga setempat. Menurut Kurtubi, faktor sosiologis seperti ini perlu diperhatikan oleh perseroan dalam rencana pengembangan PLTP. 

Selain itu, kendala lainnya adalah mayoritas pasokan listrik di wilayah rencana pengembangan PLTP seperti Jawa-Madura-Bali dan Sumatra masih mengalami oversupply atau kelebihan pasokan.

Untuk dapat mengatasi kendala-kendala ini, PGEO perlu merencanakan ekspansi PLTP secara cerdas. 

Selain itu, lokasi WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi) yang jauh dari calon pelanggan industri dan rumah tangga juga menjadi isu yang perlu diperhatikan, karena membutuhkan biaya ekstra untuk membangun infrastruktur distribusi atau transmisi listrik.

Baca Juga: Melihat Nasib Saham-Saham yang Baru Listing di BEI pada 2023

Kurtubi juga mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan rencana swastanisasi PGEO, karena menurutnya kepentingan harus sepenuhnya dimiliki atau dikuasai oleh negara. Kurtubi menegaskan bahwa penjualan saham PGEO melanggar konstitusi, karena PGE sudah menjadi tugas negara.

Dalam prospektus PGEO, terdapat juga informasi bahwa dividen investor dapat terdampak oleh kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal, dan belanja modal PGEO. Dalam kesimpulannya, Kurtubi menyatakan bahwa bisnis PGEO masih memiliki banyak kendala yang perlu diatasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×