Kereta cepat tak pakai APBN, ini alasan pemerintah

Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pemerintah memastikan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan skema business to business (B to B). Sehingga, peran pemerintah baik dalam penyediaan alokasi anggaran maupun penjaminan pinjaman untuk proyek tersebut tidak ada lagi.

Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, dua alasan utama berubahnya skema dari goverment to goverment (G to G) menjadi B to B.

Pertama, perlambatan perekonomian Indonesia akibat kondisi ekonomi global mempengaruhi postur anggaran.

Dengan begitu, pemerintah lebih memilih pengalokasian anggaran untuk program prioritas lain ketimbang proyek kereta cepat. Apalagi, kebutuhan dana investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung lumayan besar, yakni sekitar Rp 60 triliun.

"Melemahnya kondisi ekonomi, kami akan memanfaatkan anggaran pemerintah untuk yang paling dibutuhkan," kata Sofyan di kantornya, Rabu (30/9).

Kedua, proyek kereta cepat dinilai kurang tetap dengan program Nawacita yang bermaksud membangun Indonesia mulai dari pinggiran. Sebab itu, pemerintah berencana akan memprioritaskan proyek-proyek di daerah lain yang masih membutuhkan infrastruktur dasar.

Sofyan bilang, akses Jakarta-Bandung untuk saat ini sudah terbilang cukup dengan adanya infrastruktur berupa rel kereta api, jalan tol, serta jalan arteri. "Bahkan, sekarang sudah dibangun lagi satu jalan arteri dari Sentul hingga ke Cimahi," kata dia.

Dengan perubahan model kerja sama proyek menjadi B to B ini, maka seluruh pembiayaan proyek akan berasal dari kantong investor, baik swasta maupun BUMN. "Yang pasti tidak ada uang pemerintah, baik APBN, penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN, maupun berupa jaminan pemerintah yang digunakan untuk proyek ini. Itu komitmennya baik untuk pemerintahan sekarang maupun yang akan datang," kata dia.

Asal tahu saja, sebelumnya Jepang dan China yang berminat bekerja sama dengan Indonesia untuk proyek pembangunan kereta cepat dengan model G to G. Kedua negara tersebut bersaing dengan sama-sama mengajukan proposal feasibility study (FS) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News