Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina mengungkapkan distribusi dan konsumsi LPG subsidi 3 kilogram (kg) terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.
Direktur Pertamina Trading dan Komersialisasi Mas'ud Khamid mengungkapkan, peningkatan penjualan LPG subsidi 3 kg meningkat dalam 5 tahun terakhir dengan tingkat laju pertumbuhan majemuk tahunan atau compound annual growth rate (CAGR) sebesar 5,3%.
Pada tahun 2019, konsumsi LPG subsidi mencapai 6,84 juta Metrik Ton (MT). Volume kembali meningkat mencapai 7,14 juta MT pada tahun 2020. Pada tahun ini Pertamina memproyeksi distribusi bakal mencapai 7,50 juta MT dalam kuota APBN 2021.
Mas'ud mengungkapkan ada sejumlah isu penting dalam proses penyaluran dan distribusi LPG subsidi 3 KG.
"Dari regulasi yang ada selama ini belum terdapat penegasan kriteria konsumen yang berkah mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi dan besaran jumlah subsidi yang dapat diterima," jelas Mas'ud dalam RDP Komisi VII DPR RI, Selasa (9/2).
Selain itu, pelaksanaan program konversi BBM ke LPG yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk nelayan dan petani juga menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan konsumsi.
Setiap tahunnya jumlah paket yang diberi mencapai 25.000 hingga 35.000 paket konverter kit.
Baca Juga: Terus naik, Pertamina proyeksikan impor LPG capai 7,2 juta metrik ton tahun ini
Selain itu, Mas'ud mengungkapkan sejak tahun 2007 dimana awal program konversi minyak tanah ke LPG dilakukan hingga tahun 2020 belum ada perubahan harga LPG subsidi 3kg.
Hal ini kemudian berdampak pada gap antara LPG subsidi dan LPG non subsidi sebesar Rp 5.368 per kg. Padahal, Mas'ud mengungkapkan tren CP Aramco terus mengalami fluktuasi pergerakan harga.
Mas'ud menambahkan, sejumlah upaya dilakukan demi menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG 3kg antara lain melalui pemerataan outlet.
"Saat ini outlet LPG 3kg telah tersedia di seluruh kecamatan dan di 87% desa atau kelurahan dari total 57.828 desa di Indonesia," jelas Mas'ud.
Ia menambahkan, secara hukum pengawasan distribusi LPG PSO 3 Kg agar tepat sasaran dilakukan oleh Ditjen Migas bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat. Kemudian pelaksanaan monitoring dengan Pemda setempat untuk memastikan kelancaran penyaluran LPG 3 Kg dan memastikan harga LPG PSO 3 Kg sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.
Pertamina juga bekerjasama dengan 12 pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan 154 Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, guna menggalakkan penggunaan LPG Non Subsidi bagi ASN dan non usaha mikro.
Selanjutnya: Pertamina proyeksi impor premium turun sedangkan impor pertamax bakal melesat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
