Reporter: Astri Kharina Bangun |
JAKARTA. Pemerintah melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Caranya, dengan menyediakan anggaran dari APBN dan APBD, sekaligus merangkul swasta melalui proyek Public Private Partnership (PPP).
"PPP harus jadi bagian percepatan infrastruktur di tanah air dan kita perlu dana dari pihak swasta," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tentang percepatan realisasi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Kepala BKPM di Jakarta, Rabu, (18/8).
Hatta mengatakan, kunci kesuksesan pelaksanaan proyek ini adalah prosedur yang tidak berbelit-belit, cepat,dan mengandung kepastian. Investor tidak perlu repot mengurus segala keperluan dengan mendatangi berbagai lembaga, melainkan cukup mendatangi front office yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara itu, Bappenas selaku back office menyiapkan desain proyek dan berkoordinasi dengan kementerian terkait.
Tak hanya itu saja, pemerintah juga tengah menyiapkan rancangan undang-undang pembebasan lahan untuk kepentingan publik. RUU tersebut diusahakan bisa segera diajukan ke DPR sebulan mendatang dan disahkan tahun ini.
"Selama ini pembebasan lahan termasuk sulit. Contohnya, ada 28 ruas jalan tol yang terhambat karena masalah tersebut," kata Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
