Kuota Solar Subsidi Ditambah 7,8%, Pertalite Tak Berubah

Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar subsidi ditambah hingga akhir tahun. Sementara itu, kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dipastikan tidak ditambah.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan, kuota JBT Solar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 awalnya ditetapkan sebesar 18,64 juta kiloliter (kl). Namun, pemerintah menyetujui penambahan kuota sebesar 7,8% menjadi 20,27 juta kl seiring meningkatnya konsumsi masyarakat.

"Karena situasi volume konsumsi masyarakat meningkat karena adanya disparitas harga, karena shifting, pemerintah sudah menyetujui dengan tambahan kurang lebih sekitar 7,8%," ujar Wahyudi dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI yang disiarkan melalui kanal YouTube DPD RI, dikutip Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Telkom Raih Dua Penghargaan Transformasi Bisnis, Perkuat Peran Strategic Holding

Wahyudi menyebut, peningkatan konsumsi Solar subsidi menyebabkan penyalurannya melampaui kuota di 30 provinsi. Kondisi tersebut terutama terjadi di wilayah dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan.

"Per provinsi. untuk Solar ini 30 provinsi itu overkuota semua. Dan jumlahnya signifikan, dan rata-rata daerah tambang, sama perkebunan ya," ungkapnya.

Tingginya konsumsi tersebut tecermin dari realisasi penyaluran JBT Solar yang mencapai 88,02% per 31 Oktober 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi realisasi normal yang diperkirakan sebesar 83% hingga Oktober.

"Posisi realisasi sekarang itu 88,02% per tanggal 31 Oktober 2026. Artinya, kalau dengan realisasi normal itu harusnya 83%. Berarti pertumbuhannya 5%," jelas Wahyudi.

Ia menambahkan, penambahan kuota Solar subsidi tersebut telah disetujui oleh Menteri ESDM dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Baca Juga: KEK Industropolis Batang Perkuat Ekosistem Industri Global

Di sisi lain, BPH Migas memastikan kuota JBKP Pertalite sebesar 29,26 juta kl masih mencukupi hingga akhir 2026 sehingga tidak memerlukan tambahan alokasi nasional.

Wahyudi menyampaikan, realisasi penyaluran Pertalite telah mencapai 83,22%. Meski konsumsi mengalami peningkatan, BPH Migas memperkirakan kuota yang tersedia masih cukup hingga akhir tahun dengan pengaturan distribusi.

"Jenis Pertalite, rata-rata kebutuhan adalah 83,22%. Jadi ini ada kenaikan sedikit konsumsinya dan kami sudah lakukan prognosa hingga akhir tahun insyaallah cukup ya dengan pola distribusi ini," bebernya.

Berbeda dengan Solar subsidi yang mengalami kelebihan kuota di 30 provinsi, konsumsi Pertalite yang melampaui alokasi hanya terjadi di delapan provinsi.

Wahyudi menjelaskan, peningkatan konsumsi Pertalite terutama dipicu peralihan atau shifting konsumen dari BBM nonsubsidi Pertamax ke Pertalite.

"Kalau untuk Pertalite, memang murni shifting dari Pertamax pindah ke Pertalite, ya. Untuk mencermati ini, kalau Pertalite itu yang overkuota kurang lebih jumlahnya tadi cuma 8 provinsi. Kalau tadi Solar 30 provinsi, ini berbanding terbalik," imbuhnya.

Baca Juga: Kejar TKDN 60% 2027, BYD Siapkan Perakitan Baterai Lokal

Untuk menjaga kelancaran pasokan, BPH Migas telah memberikan keleluasaan kepada Pertamina untuk mengalihkan alokasi BBM antarwilayah. Pengalihan ini dapat dilakukan dari kabupaten/kota maupun provinsi yang mengalami kelebihan alokasi ke wilayah yang kekurangan.

"Kita sudah open (kepada Pertamina). Open itu boleh mengalihkan alokasi per kabupaten/kota maupun provinsi yang under kepada yang over. Agar dapat menjawab dinamika masyarakat, sehingga tidak terjadi antrean dan mengatur pola penyediaan maupun distribusi di beberapa wilayah tersebut," pungkas Wahyudi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News