Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - TANGERANG SELATAN. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan saat ini penemuan sumur eksplorasi di Tanah Air didominasi gas.
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi menjelaskan, saat ini lebih dari 50% sumur eksplorasi merupakan proyek gas.
“Adapun 73% dari rencana pengambangan atau plan of development (PoD) juga gas,” ujarnya dalam Focus Discussion 1 di IPA Convex 2023, Rabu (26/7).
Maka itu pihaknya ingin memastikan, Indonesia dapat menggunakan dan mengembangkan potensi gas yang melimpah ini dengan cara efisien.
Baca Juga: Akibat Kebijakan Gas Murah, Industri Hulu dan Tengah Migas Menderita
Oleh karenanya, pemerintah Indonesia juga telah membuat kebijakan untuk memenuhi utilisasi gas demi kebutuhan domestik.
“Dalam Undang-Undang kami mengatakan harus 25% (pasokan gas untuk domestik) tetapi angkanya terus meningkat menjadi 65% untuk dalam negeri,” ujarnya.
SKK Migas menjamin bahwa permintaan gas di dalam negeri cukup tinggi dan akan terus meningkat ke depannya.
Salah satu sektor industri yang akan besar menyerap gas dalam beberapa tahun ke depan ialah smelter.
“Vale Indonesia menggunakan gas untuk di smelter Pomalaa dan Bahodopi, yang besar lagi di Amman Mineral. Besar kok itu kita petakan,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Kurnia, kebutuhan smelter-smelter itu bisa lebih panjang dibandingkan masa produksi lapangan gas yang dalam waktu dekat ini akan on stream, yakni Tangguh Train III.
Baca Juga: Dorong Investasi Lebih Moncer, Begini Strategi SKK Migas
SKK Migas menyatakan produksi Tangguh Train III akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditargetkan yakni pada 17 Agustus 2023 mendatang.
Kurnia menjelaskan, kebutuhan LNG untuk smelter biasanya dilakukan dalam jangka panjang. Jika dari satu lapangan gas, misalnya dari Tangguh Train III tidak mencukupi, SKK Migas akan mendorong pasokan LNG dari Wilayah Kerja (WK) lainnya seperti Blok Masela.
“Namun untuk pemetaan kebutuhan gas untuk smelter harus didiskukan lebih lanjut karena khawatir double counting lantaran smelter tersebut juga berkomunikasi dengan pihak lain seperti PT PLN,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
