Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah tengah serius menggodok aturan moratorium untuk lahan perkebunan kelapa sawit mulai tahun ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang menegaskan akan memberlakukan moratorium untuk perkebunan kelapa sawit.
Kebijakan pemerintah ini mendapat penolakan dari petani sawit. Salah satunya dari petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo).
Sekjen Apkasindo Asmar Arsyad mengatakan, petani kelapa sawit mandiri merupakan salah satu pihak yang paling dirugikan atas kebijakan ini.
"Kami menolak dengan tegas upaya pemerintah melarang penanaman sawit," ujarnya kepada KONTAN di sela-sela seminar kepala sawit, Selasa (26/7).
Asmar mengatakan, kebijakan pemerintah ini diskrimatif karena hanya berlaku bagi tanaman sawit.
Menurut dia, Apkasindo tidak keberatan adanya moratorium, tapi harus jelas batas waktunya. Sebab, pada dasarnya, moratorium ini merupakan jeda tebang hutan selama beberapa tahun.
Jadi, ia mengingatkan pemerintah bahwa ada 30 juta orang yang menggantungkan hidupnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Bila moratorium dilanjutkan tanpa jelas batas waktunya, maka banyak petani sawit tidak dapat mengembangkan perkebunan mereka lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
