Reporter: Ragil Nugroho |
JAKARTA. Seiring dengan keinginan untuk merevitalisasi armada dan memperbaiki pelayanan, PT Merpati Nusantara Airlines berharap dana subsidi tahun 2012 sebesar Rp 296,47 miliar dari Penyertaan Modal Negara (PMN) bisa segera turun April tahun ini. Meski terus mengalami defisit, perusahaan tetap berkomitmen untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil di Indonesia melalui rute perintis.
Imam Turidi, Sekretaris Perusahaan Merpati, mengatakan tambahan dana itu merupakan bantuan lanjutan dari pemerintah untuk perusahaan. Tahun lalu pemerintah mencairkan dana penyertaan modal negara kepada Merpati sebesar Rp 561 miliar. Dana itu digunakan untuk membayar utang kepada Pertamina atas pemakaian bahan bakar avtur dan merevitalisasi armada.
"Dana tersebut baru turun Desember 2011, padahal janji awal pemerintah dana akan turun Maret 2011," ujarnya Kamis (23/2).
Imam menuturkan saat ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Merpati sudah melakukan kesepakatan dan mengirimkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemkeu). "Saat ini Kemkeu tengah mengkaji pencairan dana tersebut untuk Merpati," ujarnya. Dana subsidi tahun ini akan dipergunakan untuk subsidi operasi sebesar Rp 279,19 miliar dan subisidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 17,27 miliar.
Sepanjang 2012, mayoritas penerbangan Merpati tetap fokus menempuh rute perintis, sehingga sering kali harus masuk ke daerah terpencil atau remote area. "Sekitar 60% penerbangan kami adalah ke rute-rute terpencil seperti Merauke dan wilayah timur lainnya," pungkas Imam. Saat ini Merpati memiliki 26 rute penerbangan perintis ke seluruh Indonesia.
Namun meskipun begitu, Imam menyebut, pihaknya sudah mempersiapkan berbagai langkah untuk memperbaiki layanan mereka di tahun ini. "Kami fokus pada pembenahan reliability atau ketahanan kami terhadap hambatan yang ada," ujarnya.
Saat ini Merpati mempunyai beban utang sebesar Rp 3,4 triliun. Terdiri dari Rp 3,4 triliun utang dalam bentuk Subsidiary Loan Agreement (SLA) kepada pemerintah dan Rp 2 triliun berupa utang kepada sejumlah BUMN dan pihak pemberi pinjaman lainnya. "Utang Rp 3,4 triliun merupakan sebagai aset karena SLA untuk pembelian pesawat yang nantinya menjadi milik perseroan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
