Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamadjaja mendesak pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pihak terkait seperti Korlantas Polri segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kemacetan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya NPCT yang terjadi hampir sepanjang hari.
“Kemacetan parah itu harus segera diatasi guna menghindari kerugian yang makin besar,” kata Ivan dalam keterangan resminya, Senin (4/6).
Akibat kemacetan parah di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, lanjut dia, membuat kerugian cukup besar, khususnya bagi pelaku usaha logistik nasional. “Waktu tempuh ke pelabuhan menjadi lama, biaya operasonal tinggi terutama biaya BBM dan lainnya. Semua itu akan bermuara pada harga barang yang naik,” jelas Ivan.
Jika kondisi ini tak segera diatasi, dikhawatirkan memicu ekonomi biaya tinggi dan merugikan semua pihak termasuk rakyat sebagai konsumen akhir. Ivan bilang, jika biaya transportasi mahal, harga barang dan jasa ikut terdongkrak naik. Akibatnya akan memukul daya beli rakyat.
Oleh karena itu, Ivan berharap pemerintah hadir dan membantu mengurai masalah ini khususnya kemacetan di kawasan Pelabuban Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Selama ini, lebih dari 50% komoditas ekspor impor nasional dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Priok. “Bisa dibayangkan dampaknya kalau di kawasan pelabuhan terbesar di Indonesia terus dilanda kemacetan parah,” kata Ivan.
Kadep Angkutan Barang dan Multimoda DPP Organda Kusuma Natali menambahkan, pihaknya tengah mengejar target pengiriman barang ke pelabuhan atau sebaliknya mengirimkan bahan baku ke industri. “Sebelum Lebaran dan truk tiga sumbu atau lebih dilarang beroperasi, semua komoditas ekspor sudah sampai pelabuhan,” kata Kusuma.
Target pengiriman barang menjelang libur panjang Lebaran dikhawatirkan tak tercapai jika jalanan macet begitu. Akibatnya membuat ekonomi biaya tinggi. “Jika itu yang terjadi, maka kita sebagai bangsa akan rugi,” tandas Kusuma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
