Reporter: Melati Amaya Dori, Ragil Nugroho | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Akhirnya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II resmi mengakusisi PT Pengerukan Indonesia (Rukindo). Akuisisi tersebut terlaksana pada Selasa (26/6) lalu.
Kepala Bidang Komunikasi Publik Rukindo Erwin Umar menuturkan, surat pengambilalihan itu dikeluarkan oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Surat tersebut menyatakan, Pelindo II mengakuisisi 100% saham Rukindo terhitung sejak surat itu dikeluarkan.
"Tepatnya, Menteri BUMN (Dahlan Iskan) memberikan surat kuasa kepada Pelindo untuk merestrukturisasi Rukindo sepenuhnya. Jadi, tidak ada nilai akuisisi terhadap Rukindo oleh Pelindo II," ungkap Erwin, Senin (23/7).
Menurut Erwin, salah satu alasan pengalihan kuasa itu, lantaran Rukindo sempat merugi senilai Rp 22 Miliar pada semester pertama tahun ini.
Setelah diambil alih, perseroan berharap adanya suntikan modal senilai Rp 35 miliar melalui Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada semester kedua ini.
Sekedar catatan, Kementerian Negara BUMN pada kuartal pertama 2012 sempat meminta kedua perusahaan iniuntuk menghitung aset sebagai persiapan akuisisi.
Sebelumnya, manajemen Pelindo II menyebut, Rukindo memiliki potensi bisnis sangat besar dan berpeluang menguntungkan Pelindo. Apalagi, Rukindo dibutuhkan untuk mengeruk alur kapal laut di 12 pelabuhan yang dikelola Pelindo II.
Saat ini, Pelindo II mengelola 12 pelabuhan besar dan kecil di Indonesia bagian barat, seperti di Tanjung Pandan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Teluk Bayur, Cirebon, dan Tanjung Priok.
Adapun, setelah akuisisi itu, Rukindo lantas mengganti posisi tiga direksi lama. Suseptyo terpilih menjadi Direktur Utama Rukindo menggantikan Sugondo. Dua posisi baru lainnya, yaitu Direktur Usaha Komersil & Teknik dijabat Lukman Priadi. Lalu, Direktur SDM dan Keuangan dijabat Loekito. Pergantian direksi efektif sejak Selasa (19/6) lalu.
Kata Erwin, direksi baru bertugas mengusahakan perseroan bisa kembali meraih untung. Selain itu, saat ini, Rukindo sedang mengkaji pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 250 miliar kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi perseroan.
"Sebenarnya, kami sudah membuat rincian pengajuan PMN sejak 2011, namun karena belum siap, belum kami ajukan. Tahun ini kami berharap bisa diajukan," sebutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
