Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pembangunan 10.000 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) diperuntukkan bagi kalangan Pekerja atau Buruh segera dimulai di 14 provinsi di seluruh Indonesia. Proses pembangunannya akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2015.
Pembiayaan pembangunan 10.000 unit rusunawa itu berasal dari APBN melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebanyak 7.600 unit dan non APBN yaitu BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 2.400 unit.
“Kami lakukan percepatan pembangunan 10.000 unit rumah bagi pekerja atau pekerja. Rencananya groundbreakingnya akan dilakukan Presiden Jokowi pada 30 April mendatang di Kab. Semarang, Jawa Tengah," kata Menteri Ketenakerjaan M Hanif Dhakiri, Senin (13/4).
Pembangunan 10.000 unit rusunawa pekerja ini merupakan bagian dari program pembangunan Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi kekurangan rumah di Indonesia. Kelompok yang menjadi sasaran adalah masyarakat berpengasilan rendah (MBR) yaitu kelompok Nelayan, Pekerja/Buruh, PNS, TNI dan POLRI.
Dijelaskan Hanif, berdasarkan laporan sampai saat ini dari 7.600 unit yang akan dibangun Kemen PUPR sebanyak 1.724 unit sudah siap dibangun sedangkan sisanya 5.876 unit masih dalam penjajakan lahan/lokasi. “Sementara itu dari 2.400 unit yang dibangun BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.100 unit siap dibangun dan 1.300 unit masih penjajakan lahan/lokasi,” kata Hanif.
Secara keseluruhan ada 14 Provinsi yang Lokasi/Lahan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta Clean dan Clear yang dinyatakan siap untuk pembangunan Rusunawa. Lokasinya Lokasinya diutamakan berada di sekitar kawasan-kawasan industri.
14 Provinsi yang menjadi lokasi pembangunan rusunawa pekerja adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua.
Hanif mengatakan pembangunan program sejuta perumahan, termasuk juga 10. 000 Rusunawa bagi pekerja ini dilakukan untuk menekan biaya pengeluaran masyarakat, termasuk kelompokpekerja/buruh yang memang membutuhkan.
“Dengan menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pekerja untuk menyewa dan memilki rumah, maka diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran untuk biaya rumah dan transportasi pekerja. Kita harapkan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh bisa terwujud,” kata Hanif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
