Sumber: KONTAN | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Ini bisa menjadi peluang menarik buat industri otomotif nasional di tengah lesunya pasar mobil akibat krisis global. Pemerintah Libya memastikan siap membeli 5.000 unit mobil keluarga alias multi-purpose vehicle (MPV) dari Indonesia.
Bachrul Chairi, Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Departemen Perdagangan, menegaskan kepastian pesanan mobil MPV itu merupakan komitmen pemerintah Libya kepada Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang berkunjung ke negara tersebut pekan lalu.
Dari jumlah pesanan 5.000 unit MPV tersebut, Libya minta dikirim secara bertahap. "Akhir Agustus pemerintah Libya menargetkan pesanan itu sudah diterima, sekitar 1.000 unit dulu," ujar Bachrul kepada KONTAN, Ahad (12/4). Libya juga minta kepastian pasokan suku cadang alias spare part, hingga pelatihan teknisnya.
Bachrul menyatakan, yang akan melakukan pembelian 5.000 unit mobil keluarga tersebut bukanlah perusahaan swasta. "Yang akan membeli adalah pemerintahnya," ujar Bachrul.
Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Departemen Perdagangan bakal memanggil beberapa asosiasi di industri otomotif untuk merespon permintaan mobil tersebut. "Beberapa hari lagi kami akan bicarakan lebih lanjut dengan asosiasi otomotif," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, nantinya Departemen Perdagangan akan membicarakan kesiapan secara teknis, seperti jenis mobil apa saja yang akan dikirim.
Mendapat peluang tersebut, industri tentu saja sumringah. "Kalau memang benar, wah, bagus sekali," ujar Bambang Trisulo, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Meski mengaku belum mengetahui permintaan pemerintah Libya tersebut, Bambang bilang pasar mobil di Timur Tengah dan Afrika memang menganga. Pasar di sana memang MPV, bukan jenis sedan. Karena celah pasar terbuka, dia berharap industri otomotif nasional memanfaatkan kesempatan tersebut. "Gaikindo akan memfasilitasi pada Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) jika ada yang tertarik," kata Bambang.
Cuma, ada beberapa hal teknis yang mesti diperhatikan terkait rencana pembelian mobil oleh Libya tersebut. Apakah pembelian tersebut antara Government to Government (G to G), atau secara bisnis biasa. "Kalau secara bisnis, kan di sana mesti dipastikan juga ada agen yang sama, tapi kalau G to G tak terlalu sulit. Pemerintah tinggal beli ke kita, kemudian ekspor," kata Bambang.
Selain itu, imbuh Bambang, teknis pembayaran juga mesti jelas. "Tapi itu soal teknis, yang pasti ini kabar bagus dan masing-masing ATPM bisa menindaklanjutinya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
