kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.605.000   -25.000   -0,95%
  • USD/IDR 17.939   104,00   0,58%
  • IDX 6.299   -76,31   -1,20%
  • KOMPAS100 819   -14,09   -1,69%
  • LQ45 623   -9,92   -1,57%
  • ISSI 219   -2,18   -0,99%
  • IDX30 345   -5,37   -1,53%
  • IDXHIDIV20 429   -4,96   -1,14%
  • IDX80 93   -1,50   -1,58%
  • IDXV30 117   -1,48   -1,24%
  • IDXQ30 111   -1,66   -1,48%

Penambahan Cadangan BBM Butuh Biaya Mahal, Ini Solusi Ekonom


Kamis, 24 September 2026 / 20:31 WIB
Penambahan Cadangan BBM Butuh Biaya Mahal, Ini Solusi Ekonom
ILUSTRASI. Bingung Pilih Bahan Bakar? Simak 5 Perbedaan Pertalite dan Pertamax (Shutterstock/Shutterstock)


Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penambahan cadangan operasional bahan bakar minyak (BBM) nasional yang saat ini berada di posisi 18-21 hari dinilai penting. Namun, langkah tersebut membutuhkan investasi yang tak sedikit.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, biaya yang tak sedikit lantaran pemerintah perlu menyediakan tangki, lahan, dermaga, dan dana untuk membeli stok.

"Biayanya semakin berat ketika harga minyak dan nilai tukar sedang tinggi," imbuhnya kepada Kontan, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga: Menperin Ungkap Empat Tantangan Industri Hadapi Kewajiban Sertifikasi Halal

Adapun, dana yang tersimpan dalam bentuk energi juga tidak menghasilkan pendapatan selama belum digunakan. Dengan begitu, lanjut Yusuf, BBM jadi perlu dirotasi untuk menjaga mutu, sedangkan pembangunan fasilitas perlu cukup fleksibel agar tidak menjadi aset terbengkalai ketika pola konsumsi energi berubah.

Karena itu, menurutnya beban cadangan tidak sebaiknya ditanggung APBN dan Pertamina saja.

Yusuf memandang, kewajiban penyimpanan bisa saja dibagi secara proporsional kepada seluruh badan usaha yang mengimpor dan menjual BBM. 

"Pemerintah juga dapat membentuk lembaga pengelola cadangan yang didanai melalui iuran kecil dari setiap liter penjualan," saran dia.

Yusuf menilai skema ini memberi sumber pendanaan yang lebih stabil dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

Ia pun menyoroti opsi lainnya, yakni bekerja sama dengan negara produsen untuk menyimpan minyak di Indonesia dengan imbalan hak beli prioritas saat krisis.

"Skema tersebut menambah ketersediaan stok tanpa mengharuskan pemerintah membeli seluruh minyak sejak awal," ungkap Yusuf.

Ia melanjutkan, untuk cadangan jangka panjang, minyak mentah lebih efisien karena lebih tahan disimpan. Sementara, BBM jadi dan LPG dapat disediakan sesuai kebutuhan dengan sistem rotasi.

"Pembangunan fasilitas juga bisa melibatkan swasta atau BUMN melalui skema sewa, sementara pembelian stok dilakukan bertahap ketika harga lebih rendah," tandasnya.

Baca Juga: Chitose (CINT) Optimistis Penjualan Tumbuh Dua Digit, Ditopang Furnitur Pendidikan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
CFO Lens Winning Sales Proposal

[X]
×